PT PII Dukung PLN Kembangkan Pembangunan Jaringan di Indonesia Tengah dan Timur

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI, secara konsisten mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui mandatnya untuk penyediaan penjaminan Pemerintah dalam rangka pengembangan infrastruktur di berbagai sektor termasuk sektor ketenagalistrikan nasional, terutama untuk wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Pada hari Rabu (16/12) dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT PII atas Pinjaman Langsung (Direct Lending) dari Asian Development Bank (ADB) kepada PT PLN (Persero)/PT PLN untuk pembiayaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku – Papua. Keberadaan proyek ini menambah jangkauan layanan listrik hingga 6,7 juta pelanggan di wilayah Kalimantan dan Maluku-Papua. 

Baca Juga: PLN dan Kementan Kembangkan Eduwisata Smart Greenhouse

Pembiayaan dari ADB kepada PT PLN ini menerapkan skema Result Based Lending (RBL), salah satu bentuk dari pembiayaan kreatif dan relatif baru yang fokus pada hasil (outcome) yang spesifik dan terukur. Melalui skema ini dimungkinkan adanya percepatan alih teknologi, penggunaan energi bersih, penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja PT PLN, baik dari sisi teknis maupun administratif, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan.

Selain itu, di waktu yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan dengan KfW, sebuah lembaga pembiayaan pembangunan milik Pemerintah Jerman, atas pembiayaan melalui Pinjaman Langsung (Direct Lending) dari KfW kepada PT PLN untuk proyek pembangunan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Proyek ini diharapkan akan meningkatkan jangkauan listrik kepada kurang lebih 7,7 juta pelanggan di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah memberikan dukungan berupa Penjaminan Pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT PII, yang memungkinkan ADB dan KfW sebagai Lembaga multilateral/pembiayaan pembangungan, memberikan pembiayaan Pinjaman Langsung kepada PT PLN dengan syarat dan ketentuan yang sangat menguntungkan PT PLN karena setara dengan pembiayaan untuk pemerintah (sovereign loan). Dengan demikian PT PLN dapat mengembangkan proyek-proyek dimaksud dengan biaya pembiayaan yang lebih terjangkau dan nilai investasi yang lebih efisien sehingga dapat lebih banyak  menjangkau masyarakat  diwilayah Kalimantan, Maluku-Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara. 

Hal ini mempercepat upaya Pemerintah meningkatkan rasio Elektrifikasi Nasional dengan menjalankan program melistriki 433 desa di Wilayah Timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik dan berperan mendukung upaya pemerintah untuk menarik investasi sektor swasta pada sektor ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menyatakan dalam sambutannya di acara tersebut bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan SMV Kementerian Keuangan PT PII tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk pada proyek Jaringan Distribusi PT PLN ini. Menurutnya dengan memberikan dukungan melalui penjaminan Pemerintah pada proyek ini, Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII mendukung PT PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat di Kawasan timur ini. 

“Dukungan dari lembaga pembiayaan multilateral seperti ADB dan KfW menunjukkan kepercayaan dan dukungan stakeholder internasional kepada Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur yang berdampak luas pada ekonomi dan masyarakat utamanya di kawasan Indonesia Timur”, papar Luky.

Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menjelaskan bahwa dengan menyediakan penjaminan Pemerintah pada proyek ini, PT PII bersama Kementerian Keuangan, berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur listrik utama di wilayah Indonesia Timur. Seperti diketahui, wilayah Indonesia Timur memiliki potensi besar untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, di sektor-sektor seperti perikanan, agro-industri, dan pariwisata. 

“Peran PII dalam skema Penjaminan Pemerintah diharapkan dapat mendukung perluasan akses pada jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Sutopo.

Direktur Keuangan PT PLN, Sinthya Roesly dalam sambutannya juga mengatakan, kerja keras yang dihasilkan dari awal hingga ditandatanganinya proyek ini bukan hanya kerja keras PT PLN, namun juga dari instansi yang terlibat yaitu Kementerian Keuangan, PT PII, ADB dan KfW Bank. Pihaknya berharap proyek itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat berkontribusi meningkatkan kebutuhan rasio elektrifikasi nasonal untuk masyarakat di wilayah timur.