Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan dampak virus corona pada perekonomian di Indonesia. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Tak lama setelah itu, Haedar mengontaknya. "Isinya beliau menyerahkan keputusan ke saya. Kalau saya OK, PP (Muhammadiyah) juga setuju dengan beberapa catatan," kata Mu'ti menirukan obrolan dengan Haedar.
Namun, setelah mempertimbangkan matang-matang, Mu'ti akhirnya menolak. Kok menolak? "Saya ini kan orang Jawa. Di Jawa itu ada falsafah ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Artinya kurang lebih jangan merasa bisa, tapi harus bisa mengukur diri," paparnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Mau Tarik Dana, PKS Ingatkan Direksi Bank Syariah Indonesia
Karena merasa tak bisa mengemban amanah itu, Mu'ti memutuskan menolak jabatan tersebut. Lalu, ia sampaikan penolakan jabatan itu ke Haedar. Ia lalu menyampaikan ke Pratikno.
Meski sudah menyampaikan penolakan, sampai Selasa (22/12/2020) malam, pihak protokol Istana masih mengontaknya. Sampai dua kali. "Terus terang, ini beban bagi saya," ungkapnya.
Pagi hari sebelum pelantikan, pria kelahiran Kudus, 52 tahun silam ini mengontak Pratikno. Lewat sambungan telepon itu, Pratikno memastikan tidak akan memproses pelantikannya. "Alhamdulillah,
saya lega. Karena sebelumnya merasa beban," ucapnya.
Apakah karena jabatannya bukan menteri jadi ditolak? Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menggeleng. Dia bilang, alasannya semata menyadari kemampuannya sendiri.
"Saya ini kan tak ada potongan pejabat. Teman-teman tahu lah, saya ini kan omongannya suka ceplas-ceplos," ujarnya, tertawa.
Apakah kalau ditawari menteri, Muhammdiyah akan setuju? Mu'ti mengaku, tidak tahu apakah ada tawaran itu ke Muhammadiyah. "Yang pasti, keputusan menolak itu berasal dari pertimbangan saya sendiri," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
