Facebook Tegas Ogah Buka Blokiran Akun Milik Donald Trump, Ini Alasannya...

Perusahaan raksasa pertemanan Facebook menegaskan tidak memiliki rencana untuk mencabut pemblokiran akun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal ini diungkapkan Kepala operasi Facebook Sheryl Sandberg saat konferensi Reuters Next. Sandberg mengatakan dia senang Facebook telah membekukan akun Trump.

Baca Juga: Masa Depan Bisnis Donald Trump Makin Suram, Bank yang Menaunginya Lepas Tangan

Dia menjelaskan jika Trump ingin mengajukan banding atas penghapusan kontennya, itu bisa dilakukan melalui Dewan Pengawas baru perusahaan. Namun Facebook mengatakan Trump tidak dapat mengajukan banding atas penangguhan akunnya.

“Ini menunjukkan Presiden tidak di atas kebijakan yang kami miliki,” terang Sandberg, berbicara dengan kolumnis Reuters Breakingviews Gina Chon, dikutip Reuters.

Diketahui Facebook telah memblokir akun Trump tanpa batas waktu setelah kerusuhan di gedung Capitol pekan lalu.

Facebook juga melarang penggunaan frasa “hentikan pencurian, dengan alasan penggunaan istilah tersebut identik dengan konflik memperebutkan hasil pemilihan presiden AS yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan.

Menurut peneliti dan posting-an publik, tetorika kekerasan di platform media sosial termasuk Facebook telah meningkat dalam beberapa minggu sebelum aksi unjuk rasa ketika kelompok-kelompok berencana secara terbuka untuk pertemuan tersebut. Hal ini memicu kritik terhadap perusahaan karena gagal mengambil tindakan yang lebih agresif sebelumnya.

Sandberg mengakui jika pihakya mungkin telah melewatkan beberapa postingan itu. Tetapi dia yakin acara tersebut sebagian besar diselenggarakan di platform lain.

Dia mengatakan saat ini perusahaan sedang mengawasi kemungkinan protes bersenjata lebih lanjut yang direncanakan digelar di Washington, DC dan semua 50 ibu kota negara bagian AS menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari.

Saat ditanya mengapa Facebook tidak mengambil tindakan serupa terhadap para pemimpin lain seperti Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina, yang juga dituduh menghasut kekerasan online, Sandberg mengatakan kebijakan perusahaan akan berlaku secara global.