Komisi IV Nilai Soal Harga Kedelai Bukan Urusan Kementan

Tingginya harga kedelai beberapa waktu lalu yang menjadi persoalan di kalangan pedagang dan pengrajin tahu tempe mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPR RI.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, persoalan harga bukan menjadi urusan Kementerian Pertanian, melainkan ada kementerian lain yang selama ini berwenang pada persoalan harga.

Baca Juga: Mendag: Pemerintah Serahkan Harga Kedelai ke Pasar

"Saya kira Kementan tidak ada urusan soal kenaikan harga, urusan Kementan bagaiman produktivitas saja agar bisa berjalan dan bertumbuh," kata Suhardi dalam rapat dengar pendapat bersama eselon 1 Kementan, Rabu, 13 Januari 2021.

Walau demikian, Suhardi berharap Kementan memiliki langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas yang lebih besar lagi. Kata Suhardi, hanya itu yang bisa dilakukan untuk menutupi semua masalah yang sedang terjadi.

"Utamanya cari lahan baru untuk ditanami kemudian berikan full subsisidi mulai dari bibit, pupuk, sampai alsintan yang bagus. Saya kira dengan cara itu bisa meningkatkan produksi," terang Suhardi.

Suhardi mengatakan, penganggaran pada sektor pertanian selama ini dinilai tidak berimbang jika dibanding sektor lainnya. Padahal masalah pangan merupakan kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi untuk umat manusia.

"Bagaimana kita mau swasembada kalau anggatan beberapa komoditas tidak sesuai. Jika anggaran untuk sektor pertanian tidak memadai saya ragu pangan kita bisa terpenuhi," katanya.

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyatakan kesiapanya dalam meningkatkan produktivitas khusunya kedelai sebesar 325 ribu hektare. Nantinya dari lahan tersebut akan mampu memproduksi klsskitar 1,5 juta ton kedelai untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kita akan terus dorong sehingga bisa memproduksi 1,5 ton per hektare dengan menggunakan varietas yang unggul. Kuncinya ada pada bibit," tutupnya.