Penyidik KPK sempat memanggil petinggi perusahaan yang diduga mengantongi izin ekspor benur. Antara lain Direktur PT Grahafoods Indo Pa¬sifik, Chandra Astan; Direktur PT Maradeka Karya Semesta, Untyas Angraeni; dan Direktur Utama PT Samudra Bahari Sukses, Willy. Mereka diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Suharjito.
Sejauh ini ada 61 perusahaan yang mengajukan izin ekspor benur. Hal itu diketahui dari surat undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Trian Yunanda bernomor B.20733/ DJPT/TU.330.D1/XI/2020 tertanggal 2 November 2020.
Ke-61 perusahaan itu adalah PT Samudra Bahari Sukses, PT Natura Prima Kultur, PT Royal Samudera Nusantara, PT Graha Food Indopasifik, PT Aquatic SS Lautan Rezeki, PT Setia Widara, PT Bahtera Damai Internasional, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, CV Nusantara Berseni, PT Alam Laut Agung, PT Gerbang Lobster Nusantara, PT Global Samudera Makmur, PT Sinar Alam Berkilau.
Kemudian, PT Wirtama Mitra Mulia, UD Bali Sukses Mandiri, UD Samudera Jaya, PT Agro Industri Nasional, PT Samudra Mentari Cemerlang, PT Rama Putra Farm, PT Elok Monica Grup, CV Sinar Lombok, PT Pelangi Maritim Jaya, PT Pasopati Indo Kreasi, PT Kreasi Bahari Mandiri, PT Maradeka Karya Semesta, PT Nusa Tenggara Budidaya, PT Bima Sakti Mutiara, PT Lombok Lautan Samudra.
Berikutnya adalah PT Global Perikanan Nusantara, PT Maritim Maju Perkasa, PT Teladan Cipta Samudra, PT Anugrah Bina Moga, CV Guntur Jaya Perkasa, PT Dua Putra Perkasa Pratama, PT Lautan Sumber Jaya, PT Burlian Indonesia, PT Fishindo Lintas Samudra, PT Karunia Alam Laut, PT Laut Mitra Perkasa, PT Graha Pesisir Nusantara.
Lalu, PT Ulam Laut Melimpah, PT Sumber Yalasamudra, PT Sinar Laut Perkasa, PT Fortuna Agro Perkasa, PT Wigrha Pratama Karya, PT Bangka Maju Mandiri, PT Karya Laut Nusantara, PT Mina Jaya Wsia, PT Sagara Cipta Gemilang, PT YFIN Internasional, PT Hutama Asia Sejahtera, PT Hentry Jaya. PT Samudera Sumber Anugerah, PT Lasarus, PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera, PT Arkara Athaya Indonesia, Inkoppol, PT Tirta Adidaya Nusantara, PT Batam Mustika Alam dan PT Hartika Eka Nusantara.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga menerima suap terkait pemberian izin ekspor benur Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dan 100 ribu dolar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito. PT ACK menampung setoran dari perusahaan yang mengajukan izin ekspor benur.
Ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan ini dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Edhy menggunakan uang suap pengurusan izin ekspor benur untuk membeli barang-barang mewah. Ia dan istrinya juga berbelanja saat kunjungan ke Hawai, Amerika Serikat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
