Forkam Gelar Dialog dengan Kadis KLHK Riau Soal Lahan Adat

"Karena menurut perda yang bisa diproses hanyalah yang berada didalam outline yang sudah ditetapkan didalam perda, sementara perusahaan yang terkait berada diluar outline perda, sehingga proses perijinannya itu harus menunggu revisi perda yang saat ini sedang kita garap, dan dinas kehutanan sudah mempersiapkan proses penyelesaian penyusunan klhs untuk revisi perda," kata Mamun.

"Kita akan berusaha maksimal menyelesaikan persoalan ini, dan kita juga memahami sudah terbit aturan undang-undang cipta kerja dan mengatur mekanisme penyelesaian pembangunan didalam hutan," pungkasnya.