DPR Bingung Kok Banyak UMKM Tak Terima Bantuan Presiden

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah menyalurkan Bantuan Sosial Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 28,8 triliun kepada 12 juta UMKM yang terdampak pandemi.

Sayangnya, bantuan ini belum sepenuhnya merata, karena mengecualikan pelaku usaha rakyat yang memiliki pinjaman atau kredit di bank.

Anggota Komisi VI DPR Eli Rahmat Yasin memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penyaluran Bansos Presiden (Banpres) ini. Salah satunya terkait ketersediaan data usaha mikro.

Menurutnya, ketersediaan data ini sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran.

“Banyak kejadian di lapangan yang benar-benar berusaha (terdata dalam BPUM) tidak mendapatkan, sementara yang katanya baru dadakan mendaftar malah dapat. Ini perlu tindak lanjut sehingga tidak ada lagi data-data fiktif,” kata Eli Rahmat dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Senayan, kemarin.

Baca Juga: Baru Juga Jadi Presiden, Anggota DPR Ini Ajukan Pasal Pemakzulan Joe Biden

Selain itu, Eli Rahmat mendapati banyak pelaku UMKM bankable mengeluh tidak jadi menerima Banpres lantaran memiliki pinjaman di bank. Padahal, mereka ini juga termasuk paling merasakan dampak selama pandemi ini. Tak sedikit dari mereka kehilangan pekerjaan dan di sisi lain harus membayar kredit di bank.

Bagi politisi perempuan PPP ini, mereka masuk dalam golongan pelaku ekonomi rakyat prioritas yang bisa menerima Banpres. “Harusnya mereka prioritas, tapi tidak dapat karena punya utang ke bank,” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty menyayangkan masih sulitnya mendapatkan data pelaku UMKM yang telah menerima Banpres. Evita mengaku karena persoalan data ini, dirinya merasa malu turun menemui konstituen.

“Ini (data Banpres) bukan hal tertutup sebenarnya ketika kita usulkan nama-nama dari bantuan UMKM, aspirasi dari masyarakat kita. Tetapi kita malu turun dapil sekarang karena tidak jelas juntrungannya,” katanya.

Evita mengaku sudah meminta data penerima ke Kemenkop UMKM tapi sama sekali tidak diberikan. Padahal data ini sangat penting baginya untuk memastikan setiap penerima yang diusulkannya masuk sebagai penerima bantuan.

“Kita sudah berikan nama, tapi yang didapat cuma ini, belum terima. Tadi minta data agar dibuka tapi tak bisa alasannya karena keterbatasan staf,” keluhnya.

Menurutnya, jika memang keterbatasan staf jadi kendala, sebaiknya Kemenkop UMKM mengerahkan mahasiswa atau anak sekolah untuk menghimpun data Banpres tersebut. Toh, bagi politisi perempuan PDIP ini, data ini pun sebenarnya bisa dikerjakan saat Work From Home atau bekerja dari rumah.

“Dengan perkembangan teknologi saat ini harusnya tidak ada lagi alasan itu (keterbatasan staf),” tambah dia.

Baca Juga: Survei: 80% UMKM Alami Penurunan Pendapatan Selama Pandemi

Sementara, Menkop UMKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya memang tengah melakukan evaluasi sistem BPUM mulai dari penyaluran hingga kemudahan-kemudahannya.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa bantuan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejatinya bukan cuma BPUM saja. Adapun BPUM ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang unbankable atau tidak punya akses ke bank.

“Sementara yang sudah terhubung ke bank itu masuk restrukturisasi. Jadi subsidi kredit, bunga, sudah masuk ke situ. Saya kira komunikasi dengan Komisi VI akan lebih diperbaiki lagi,” kata Teten.