Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2024 merupakan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelaksanaannya dibarengi dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Anggota Legislatif (Pileg).
Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo menyatakan, kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023, akan diisi oleh Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Presiden.
Baca Juga: Ingatkan Anies Baswedan dan Pendukung, Pengamat: Banyak Jalan Menuju Roma
Karyono pun mengingatkan Anies dan para pendukungnya tak usah merasa paling dijegal.
"Jika dilihat dari tahun pengesahan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang menyebutkan pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 disahkan pada tahun 2016, maka membuat asumsi bahwa pelaksanaan pilkada 2024 untuk menjegal Anies tidak logis karena pada tahun 2016, Anies belum menjadi Gubernur DKI," kata Karyono, Rabu (3/2/2021).
Dijelaskannya, tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik. Ada yang berasumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai petahana dalam Pilkada DKI Jakarta .
Bahkan, ada juga para pihak yang mengaitkan lebih jauh ke dalam perhelatan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilkada 2024 disinyalir skenario untuk menyingkirkan Anies dari arena pertarungan Pilpres 2024.
Menurutnya, Anies dan para pendukungnya jangan merasa paling dijegal, karena hal ini pun berdampak kepada kepala daerah yang lainnya.
Karyono menegaskan, kesuksesan Anies maju di Pilpres 2024 tidak serta-merta ditentukan oleh penyelenggaraan waktu Pilkada 2022 atau 2024. Waktu pelaksanaan pilkada tidak menjamin kesuksesan Anies dalam kontestasi pilpres.
Sebab, untuk lolos dan menang dalam kompetisi pilpres tidak sesederhana itu. Karena masih banyak variabel yang saling berhubungan terhadap lolos tidaknya menjadi kandidat presiden.
Itu baru tahap penentuan capres. Belum lagi tahap pemilihan, tentu banyak faktor yang mempengaruhi kemenangan. Begitu pula sebaliknya, ada sejumlah faktor yang perlu diteliti yang menjadi penyebab tidak lolosnya seseorang menjadi kandidat. Pun demikian, banyak faktor yang menyebabkan kekalahan dalam kontestasi elektoral.
"Anies memang sudah menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Namanya selalu masuk dalam radar survei calon presiden. Meskipun dalam sejumlah survei, elektabiliitasnya menurun dalam setahun terakhir. Tapi terlepas itu, Anies masih memiliki peluang untuk menjadi kandidat presiden," ungkapnya.
Pun seandainya pilkada dilaksanakan pada 2024, banyak pihak berasumsi Anies akan kehilangan panggung. Karyono mengatakan, asumsi tersebut terlalu sederhana dan sumir. Dengan modal politik saat ini, bagi Anies tidak terlalu sulit untuk tetap tampil di depan publik. Belum lagi para pendukungnya tentu tidak akan tinggal diam.
Kuncinya, kata dia, adalah seberapa kuat elektabilitas Anies. Dia menganggap, jika memang memiliki dukungan kuat, tentu Anies dan pendukungnya akan berusaha menciptakan panggung agar Anies bisa 'menari' di hadapan khalayak.
Anies, kata Karyoni, merupakan tokoh nasional yang memiliki magnet dan sudah sampai pada level sebagai 'media darling'. Popularitas Anies pun semakin melejit. Dengan modal itu, Anies disebutnya bisa menjadi daya tarik untuk mencari dukungan partai.
"Dan pada akhirnya asumsi yang menyatakan Anies akan kehilangan panggung politik jika pilkada dilaksanakan 2024 masih terlalu dini," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
