Ekspor Indonesia Jeblok Gegara Pandemi, Hipmikindo Angkat Bicara

Pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap keberlangsungan seluruh sektor perekonomian termasuk UMKM. 

Ketua DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Syahnan Phalipi, mengatakan bahwa pihaknya memberikan kontribusi nyata bagi pelaku UMKM saat menghadapi Covid-19. Dia memprediksi, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat sampai 2022 mendatang.

Baca Juga: Menteri Teten Siapkan Regulasi Lindungi UMKM dari Pedagang Lintas Batas

"Jika tidak melakukan gerakan yang signifikan, kemungkinan ekonomi itu agak sulit untuk segera pulih kembali," kata Syahnan kepada wartawan usai pelantikan pengurus DPD Hipmikindo Jawa Barat di Bandung, Selasa (23/2/2021).

Salah satu upaya yang dilakukan Hipmikindo adalah dengan meningkatkan ekspor. Pasalnya, volume ekspor Indonesia menurun drastis hingga 14 persen, sedangkan presiden sudah menargetkan volume ekspor Tanah Air sebesar 30 persen.

"Ekspor UMKM tadinya 16 persen, tapi karena pandemi jeblok menjadi turun 14 persen. Betapa banyak yang harus bisa kita dorong untuk memulihkan ekspor kembali," ujarnya.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang Undang Cipta Kerja, ini membuktikan adanya dukungan terhadap UMKM karena industri lain sudah tidak bisa diharapkan untuk mampu menyerap tenaga kerja. "Hanya UMKM yang bisa menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu yang harus diperhatikan bagaimana UMKM bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) termasuk BUMN bekerja sama menghasilkan solusi bagi UMKM. Misalnya, kemudahan pembiayaan bagi UMKM. Artinya, tidak harus ada jaminan dalam pinjaman modal bagi UMKM.

"Mungkin Bank BJB seperti sudah dilakukan Bank Kalsel dengan meringankan beban pinjaman modal untuk UMKM," tambahnya.

Pembiayaannya, lanjut dia, tidak jauh berbeda dengan KUR. Dengan kata lain, meski sama, syaratnya tidak membebani pelaku UMKM. "Ada jaminan, tapi sewajarnya seperti kios atau sepeda motor bahkan tidak tertutup kemungkinan lapak jualannya menjadi jaminan," jelasnya.

Selain itu, perbankan bisa menawarkan dengan sistem syariah sehingga meringankan beban UMKM. Recovery ekonomi selanjutnya, Hipmikindo akan bekerja sama dengan Pemprov memberikan pendampingan bagi UMKM.

Selain itu, dengan melibatkan langsung perguruan tinggi sehingga melahirkan inkubator UMKM di kalangan kampus tersebut. "Kalau ada masalah dengan SDM, pengelolaan dan produksinya maka terbantu dengan pendampingan ini," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah sudah memberikan bantuan permodalan sebesar Rp2 juta bagi setiap UMKM di Jawa Barat. Diharapkan jangan sampai dana tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh pelaku UMKM. "Artinya bagaimana modal sekecil ini bisa mendongkrak kembali roda perekonomian UMKM. Makanya, butuh pendampingan," ujarnya.

Senada dengan Ketua DPD Hipmikindo Jabar, Ayda Gurning, mengatakan bahwa pihaknya akan mulai melaksanakan sejumlah program pembinaan kepada sejumlah pelaku UKM.

"Hipmikindo bertekad menjadi satu asosiasi yang memberikan kontribusi, baik pengusaha mikro maupun kecil, dengan terus mengedepankan pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta pengembangan sektor secara regional, nasional, serta internasional," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan visi Hipmikindo, yakni terwujudnya pengusaha mikro kecil yang jujur, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur yang memiliki jiwa kebangsaan dan membangun daya saing. "Hipmikindo berusaha memberikan pelayanan yang terbaik guna mewujudkan pelaku mikro dan kecil adil makmur berlandaskan kepada Pancasila dan Undang Undang 1945," imbuhnya.

Adapun program unggulan Hipmikindo Jabar adalah UMKM Disabilitas Juara. Ia menuturkan, program tersebut menjadi pelopor program untuk UMKM bagi orang yang berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan Provinsi Giosambukdo, Korea Selatan untuk produk souvenir, kuliner, dan lainnya.

"Satu program yang sedang kami susun bersama pemerintah adalah UMKM disabilitas juara dan siap go international," pungkasnya.