Virus Gayus Muncul Lagi, Sri Mulyani Pontang-panting

Kabar ini tentu saja membuat Sri Mulyani terpukul. Bagaimana tidak, hampir tiap tahun Sri Mulyani mengingatkan anak buahnya agar menjauhi korupsi. Soalnya, satu kasus korupsi bisa merusak citra institusi dalam waktu lama. Ia mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang sampai saat ini melekat di pikiran rakyat dan menjadi stigma negatif.

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhunn ikut menyorot kasus ini. Politisi Golkar ini mengatakan, kasus ini jadi momentum terbaik untuk mengevaluasi kinerja Sri Mulyani secara lebih menyeluruh.

“Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementrian Keuangan. Termasuk Menteri Keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya,” kata Misbakhun, kemarin.

Baca Juga: Kritik Sri Mulyani, Tanya Rizal Ramli: Pak Jokowi Apa Ndak Sadar?

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menilai, kasus dugaan suap ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan Ditjen Pajak tidak selesai hanya dengan menaikkan remunerasi pegawai.

“Mau dikasih sebesar apapun kalau celah korupnya masih ada, susah juga,” ujar Bhima, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (3/3).

Tunjangan kepada pegawai di Ditjen Pajak, Kemenkeu memang paling tinggi di antara kementerian lain. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, para pegawai pajak paling sedikit mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp 5,3 juta per bulan. Sementara tunjangan paling besar diberikan pejabat eselon I sekitar Rp 117,3 juta.

Kasus ini tentu menambah daftar panjang pegawai pajak yang terlibat korupsi. Dari sekian banyak, kasus Gayus yang paling fenomenal. Mantan pegawai pajak ini jadi sosok terkenal pada 2010-2011 degan sejumlah kasus yang melibatkan banyak pejabat.

Pria bernama lengkap Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan itu menerima suap puluhan miliar terkait pengurusan pajak sejumlah perusahaan. Tak hanya itu, Gayus juga melakukan penggelapan dan pemalsuan paspor.