Berani Begal Partai Demokrat, Moeldoko Lagi Bunuh Diri Politik

Langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpin Partai Demokrat dinilai sebagai suatu kebodohan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Menurut Pangi, langkah ini malah memperburuk citra Moeldoko sendiri.

Pangi mempertanyakan pengambilalihan paksa Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB) oleh Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko mestinya bertindak lebih cerdas jika punya ambisi politik pada Pemilu 2024.

"Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (8/3).

Baca Juga: Demokrat Memanas, Anak Buah Jokowi Unggah Foto Jadul SBY, Hendropriyono, & Moeldoko

Pangi heran mengapa Moeldoko yang sudah makan asam garam politik, mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak paham karakter politik di Indonesia. Ia mengingatkan, citra personal adalah kunci memenangkan hati rakyat.

"Sementara, tindakan yang beliau lakukan hari ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur kotor yang baunya amat busuk," ujar Pangi.

Pangi mengamati upaya merebut Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisi Moeldoko pada Pilpres 2024. Namun, pada waktu yang bersamaan, Pangi menambahkan, citra negatif juga mencoreng muka Moeldoko sendiri.

"Karena, dia dianggap telah melakukan tindakan yang sangat memalukan, tidak bermoral, tak berakhlak dan tidak etis, mencoreng nama besar jenderal bintang empat dalam sejarah Indonesia," ucap Pangi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyarankan agar Istana memberi sanksi tegas kepada Moeldoko. Menurutnya, ada opsi pemerintah terlibat dengan menegur hingga memecat Moeldoko karena melampaui tupoksi kerjanya sebagai KSP.

"Ini semua sangat tergantung sikap pemerintah. Apa mau terlibat untuk kebaikan atau terlibat untuk tidak baik. kalau terlibat untuk kebaikan, Moeldoko ditegur disarankan tak ambil kursi Demokrat," kata Refly kepada Republika.co.id, Senin (8/3).

Refly menilai, jika pemerintah mengambil opsi pertama, kisruh Demokrat akan dituntaskan oleh pihak internal partai saja. Ia menyayangkan keterlibatan pihak eksternal, yaitu Moeldoko, dalam pusaran konflik Demokrat.

"Biarkan dinamika internal Demokrat diselesaikan sendiri. Karena, ini ada libatkan eksternal dan itu pejabat publik sehingga penyelesaian Demokrat tergantung mereka (pemerintah) sendiri," ujar Refly.