Ketika AHY Melawan, Moeldoko Harus Bersikap Kesatria

"Kalau mau berpolitik, jauh lebih bagus mengikuti jejak seniornya jenderal lain. Misalnya Edi Sudrajat, jenderal itu membentuk partai baru. Kedua, Jenderal Wiranto membentuk Partai Hanura. Ketiga ,Jenderal Prabowo membuat Gerindra. Lalu, SBY membuat Partai Demokrat," jelas Hamid.

Bagi dia, cara itu lebih baik dan memperlihatkan Moeldoko sebagai kesatria. Selain itu, dengan bentuk parpol baru juga tak menghabiskan umur dan energinya berkonflik dengan elite Demokrat.

"Mungkin ada baiknya, Jenderal Moeldoko melakukan sikap kesatria seperti itu. Dari pada menghabiskan umurnya dan energinya bertengkar dengan partai yang sekarang ini. Jauh lebih bagus kalau buat partai baru. Itu namanya kesatria,” jelas Hamid.

Menurut dia, dari keabsahan hukum, agak susah jika mengesahkan kepengurusan hasil KLB di Sibolangit. "Karena dari segi hukum, agak susah," sebut Hamid.

Dia menekankan sesuai aturan UU, maka kepengurusan AHY yang eksis sekarang. Ia pecaya figur Menkum Yasonna masih tunduk kepada hukum dan tak serta merta mengesahkan kepengurusan Demokrat yang dipimpin Moeldoko.

Sebelumnya, AHY bersama 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat se-Indonesia menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 8 Maret 2021. Kedatangan AHY untuk memprotes KLB di Sibolangit, Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

AHY menegaskan KLB tersebut ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Selain ke Kemenkumham, AHY juga menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).