Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

SBY, AHY, Hingga Mas Ibas Pasti Kaget, Ini Taktik Jhoni Allen Angkat Moeldoko: Bungkus..

SBY, AHY, Hingga Mas Ibas Pasti Kaget, Ini Taktik Jhoni Allen Angkat Moeldoko: Bungkus.. Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun menyatakan bahwa Moeldoko diminta untuk memimpin Partai Demokrat untuk untuk menghancurkan tirani dan politik dinasti yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk menghancurkan tirani dan politik dinasti SBY yang melanggar aturan etika dan hukum. Maka KLB Deli Serdang meminta dan meminang Jenderal (Purn.) DR Haji Moeldoko, S.I.P untuk memimpin perjuangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, modern, akuntabel dan bermartabat," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/3/2021). Baca Juga: Merinding.... 'Semoga SBY dan AHY Selalu dalam Lindungan Allah'

Lanjutnya, ia juga mengatakan abhwa Moeldoko diminta kader partai berlambang Mercy untuk memimpin partainya guna merekatkan dan menyatukan seluruh elemen partai, mulai dari pendiri, senior dan kader di seluruh tanah air tanpa kecuali.

"Menjemput semua yang tertinggal dan mengumpulkan semua yang berserak, adalah landasan Ketua Umum Moeldoko ketika menyetujui permintaan kader pada Jumat 5 Maret 2021. Dengan catatan dari Ketua Umum Moeldoko yaitu KLB adalah sah dan konstitusional, keseriusan kader memilihnya sebagai ketua umum dan memastikan bahwa seluruh kader yang memilihnya tetap mengedepankan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan," jelasnya. Baca Juga: Nggak Ada Takutnya Main Tuding Istana, Kelakuan Anak Buah SBY Langsung Dibongkar

Pihaknya meyakini KLB adalah ajang terbaik untuk membebaskan DPD, DPC, anggota Fraksi dan kader dari berbagai beban selama dinasti Cikeas memimpin partai. "Semestinya, DPP harus memberi bantuan berbagai keperluan kepada DPD dan DPC dalam berkonsolidasi bukan memberatkan. Seperti kewajiban iuran, memangkas wewenang mereka sebagai pemimpin ditingkat DPD dan DPC," jelas Jhoni Allen.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: