Perundingan dengan Pejabat PLN Deadlock, Serikat Pekerja Ambil Sikap: Siap Aksi Mogok

Dengan demikian, pihaknya berharap agar semua pihak dapat memahami bila nantinya hak mogok tersebut digunakan SP PLN baik sebagai solusi ataupun opsi.

"Apalagi faktanya sejak terjadi penyatuan kembali kepengurusan SP PLN yang menghapuskan istilah Dualisme Kepengurusan SP PLN berdasarkan Putusan Sidang Perdata PN Jakarta Selatan Perkara  No.391/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2019 yang ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa SP PLN pada tanggal 20-21 Maret 2019, hingga saat ini pihak PLN belum juga melanjutkan Perundingan PKB tersebut," paparnya.

Sambungnya, bahwa statement SP PLN yang disampaikan dalam Konferensi Pers tanggal 5 Desember 2018 itu merupakan bentuk tindak lanjut dari Rapat Akbar SP PLN tanggal 24-25 Januari 2017, yang mana SP PLN saat itu mengajukan tuntutan untuk dilanjutkannya kembali Perundingan PKB yang dihentikan secara sepihak oleh Perseroan.

"Setelah dimediasi oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan POLDA METRO JAYA, SP PLN akhirnya membubarkan RAPAT AKBAR tersebut atas jaminan dari kedua institusi di atas sebagai mediator untuk mengawal dilanjutkannya Proses Perundingan PKB yang terhenti ini sampai selesai," jelasnya.

Ia juga mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kepengurusan tersebut, pihaknya  telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam AKTA PERDAMAIAN dan dikuatkan melalui Putusan PN Jakarta Selatan Perkara No.391/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2019.

"Sebagai tindak lanjut dari AKTA PERDAMAIAN tersebut, SP PLN juga telah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tanggal 20-21 Maret 2019 di Gedung  Indonesia Power dan telah terbentuk Kepengurusan DPP SP PLN Periode 2019-2023 yang telah dilaporkan kepada Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan," paparnya.

Pasca terbentuknya Kepengurusan Baru, SP PLN telah beberapa kali meminta kepada Perseroan untuk dilanjutkannya kembali perundingan PKB yang terhenti.

Namun pihak Perseroan mempersyaratkan untuk dilakukan verifikasi jumlah anggota serikat pekerja yang ada di lingkungan PLN.

SP PLN pun telah mematuhi semua proses verifikasi yang dipersyaratkan tersebut sampai dengan tahap akhir pada tanggal 23- 26 September 2019 di kantor PT PLN (Persero) PUSDIKLAT - Jl RM. Harsono No.59 Ragunan Jakarta Selatan.

Sesuai hasil Verifikasi jumlah anggota yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Akhir Kegiatan Panitia Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT PLN (Persero) tertanggal 26 September 2019 ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat (unsur serikat pekerja, Manajemen dan Kementerian) disimpulkan bahwa hanya SP PLN yang LOLOS VERIFIKASI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, baik dari sisi bukti pencatatan maupun jumlah anggota sesuai Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001 dan Permenaker No.28 Tahun 2014. 

Adapun jumlah anggota minimal yang dipersyaratkan bagi serikat pekerja untuk dapat ikut dalam perundingan adalah > 10% dan SP PLN memiliki jumlah anggota pada saat verifikasi sebanyak 53,91% dari jumlah seluruh pegawai PT PLN (Persero).

Dari keempat serikat pekerja yang mengikuti proses verifikasi tersebut, terdapat satu serikat pekerja di luar SP PLN yang memiliki anggota sebesar 10,99% namun bermasalah dalam pencatatannya karena tidak sesuai domisili sehingga bertentangan dengan Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001 dan Pergub DKI Jakarta No.10 Tahun 2007. 

"Dan setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, pihak Perseroan baru mengambil sikap dengan menyatakan bahwa Perundingan PKB harus dilakukan dengan SP PLN serta melibatkan serikat pekerja yang bermasalah pada pencatatannya tersebut." tukaasnya.