Kubu Moeldoko 'Ejek' Pangkat Mayor AHY, Demokrat: Ada Oknum Jenderal...

Konflik Partai Demokrat belum selesai setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menolak kepengurusan kubu Moeldoko. Saling serang melalui narasi terus saja didengungkan kedua kubu yang berseteru.

Belum lama ini kubu Moeldoko membuat pernyatan agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju saja sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024, berhadapan dengan Anies Baswedan. Selain untuk menguji elektabilitas yang diklaim tinggi oleh kubu Cikeas, kubu Moeldoko menilai posisi sebagai cagub DKI Jakarta merupakan kehormatan bagi AHY yang punya pangkat terakhir mayor di dinas kemiliteran.

Baca Juga: Moeldoko Masih di Istana, Artinya Pak Jokowi Belum Menangkan Drama Demokrat: Baru Setengah..

Salah satu Juru Bicara Kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, pun menilai AHY selevel camat karena mundur sebagai prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor.

Sindiran kubu Moeldoko itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati. "Politik tidak memandang mayor atau jenderal," ujar Andi Nurpati kepada SINDOnews, Rabu (7/4/2021).

Andi Nurpati mengatakan, faktanya adalah AHY bisa jadi ketua umum Partai Demokrat melalui mekanisme yang benar dan sah serta diakui oleh negara. "Sebaliknya, ada oknum jenderal ambisi merebut ketua umum sebuah partai secara ilegal dan tidak konstitusional serta ditolak pengesahannya oleh pemerintah," kata Andi Nurpati.

Dia mencontohkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga bukan jenderal bisa terpilih jadi wali kota, gubernur, dan presiden.

"Sebagai anak presiden 10 tahun dan sebelumnya dalam kabinet, tentu AHY dan EBY (Edhie Baskoro Yudhoyono, red) sudah banyak belajar dari orang tuanya, lingkungannya dan lain-lain. Demikian pula halnya Bu Megawati tentu tidak lepas belajar politik dari bapaknya, terasah dari lingkungan keluarga dan lain-lain," pungkasnya.