Di Depan Petinggi Gerindra dan PKS, KPK Sebut Korupsi Adalah Pilihan

Setelah PDIP dan PPP, giliran DPP Partai Gerindra dan PKS yang disambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Tujuan kunjungan, adalah mendorong komitmen kedua parpol itu untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Di depan para pimpinan Gerindra dan PKS, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi mengatakan, korupsi sesungguhnya adalah pilihan hidup. "Mau korupsi atau tidak, itu berdasarkan keyakinannya," ujar Kumbul, Kamis (15/4).

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan: KPK Harus Kokoh!

Nah, KPK melalui program pendidikan antikorupsi, berupaya membangun keyakinan itu agar seseorang tidak ingin melakukan korupsi. "Kita (KPK) berusaha membangun integritas untuk menginternalisasi keyakinan orang untuk tak korupsi," imbuhnya.

Kumbul juga mengungkapkan, ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Yakni, sifat rakus, adanya kesempatan, kebutuhan yang tak pernah terpuaskan, aturan hukum yang belum ditegakkan dengan kuat, lemahnya sistem, dan rendahnya integritas.

Dalam konteks memperkuat integritas di internal partai, sambungnya, KPK meminta partai untuk menerapkan SIPP. Dalam sistem tersebut, komisi antirasuah mendorong partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi.

Juga, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.

Gerindra dan PKS diminta mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang yang bertugas dalam pengisian ToA.

"Kami minta ada satu orang dari Tim itu yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) untuk jadi PIC yang akan berkomunikasi dengan kami," beber Kumbul.

Sementara Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengemukakan, sampai saat ini partai politik masih dipersepsikan sebagai institusi yang korup.

Data KPK menunjukkan, dari seluruh pelaku korupsi yang ditindak KPK, lebih dari 50 persen merupakan kader partai.

Diingatkan Wawan, selain menindak tindak pidana korupsi, KPK saat ini juga meningkatkan upaya-upaya pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi. Termasuk, di partai politik.

"Karena itu, kita ingin partai menerapkan sistem integritas di partainya masing-masing. Harapannya, partai punya komitmen yang sama dengan KPK untuk menerapkan sistem integritas," tutur Wawan.

Menanggapinya, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Anwar Ende menyampaikan, sistem pengelolaan internal partainya telah terlaksana dengan relatif baik.

Gerindra sudah punya kode etik, serta sistem rekrutmen dan kaderisasi, khususnya bagi para calon legislatif melalui seleksi. Caleg yang memenuhi syarat akan diberikan pelatihan, yang di antaranya mencakup soal antikorupsi.

"Kami akan sampaikan hal ini ke pimpinan kami, khususnya mengenai SIPP dan penunjukan tim pengisian ToA ini," ucap Anwar.

Gerindra juga mengklaim selama ini sudah melakukan tindakan tegas terhadap kadernya yang tertangkap KPK. Pilihannya cuma dua, langsung dikeluarkan atau mengundurkan diri dari partai. "Kami (Gerindra) tak ada kaitannya dengan perilaku korupsi itu," tegasnya.

Terpisah, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengutarakan, partai itu telah membangun sekolah etik. Ia menyampaikan, semangat PKS dan KPK sebenarnya serupa, tak jauh berbeda.

Dia berharap, program-program pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK bisa menjadi peringatan dini kepada PKS. PKS lebih senang diperingatkan sejak awal.

“Saya pikir, SIPP ini kita sangat apresiasi. Itu bagus sekali. Pola itu juga ada di PKS. Dan, saya bangga bila KPK sudah proaktif dan ekspansif. Walaupun, memang tegak lurus itu tak gampang. Sebagai partai politik kita ingin kader-kader partai terbentuk integritasnya," puji Aboe.