Diketahui, Presiden Jokowi berencana melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi satu. Kemudian, Presiden Jokowi juga berencana membentuk Kementerian baru yakni Kementrian Investasi yang semuanya telah disetujui oleh DPR.
Mochtar Mohamad menuturkan di reshuffle pertama pada Desember 2020, Jokowi merombak ulang posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Agama, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan. "Bukan tidak mungkin adanya perubahan kabinet kali ini akan berdampak pada reshuffle kementerian lain yang harus dievaluasi oleh Presiden," tuturnya.
Di era krisis ekonomi seperti ini, menurut dia, Presiden Jokowi membutuhkan orang yang disiplin, jujur, teruji cinta NKRI menghadapi krisis yang begitu berat dihadapi oleh bangsa Indonesia. "Selain itu, mencermati beberapa Menteri kabinet yang berniat maju dalam pilihan presiden pada tahun 2024, maka reshuffle pada saat ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tahapan Pilpres akan dimulai pada tahun depan," ucapnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Mencuat, Eks Jubir Gus Dur Kasih Bisikan ke Jokowi
Kemudian, ujar dia, alasan lain yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi yakni memperbesar koalisi partai pemerintah dalam upayanya mengajak setiap elemen bangsa bersama-sama menghadapi krisis ekonomi. "Nama pertama yang patut dipertimbangkan untuk di-reshuffle adalah Menteri BUMN, Erik Thohir. Segudang permasalahan di BUMN nyatanya tidak mampu diselesaikan oleh Erik Thohir. Dari kasus Jiwasraya, Kerugian pada Wika, tagihan macet BUMN dan banyak lainnya, ironisnya Erik Tohir lebih terlihat kegenitannya sebagai calon Presiden," katanya.
Kemudian, dia menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang sudah selayaknya di-reshuffle karena penggambungkan kementerian. "Menteri penggantinya harus orang yang menguasai banyak permasalahan dari Pendidikan hingga memahami kultur kebudayaan bangsa Indonesia," paparnya.
Nama lain yang patut di-reshuffle, kata dia, adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang dinilai gagal membendung impor seperti beras, jagung dan kedelai. "Selain nama-nama di atas, Menteri- Menteri lain yang berniat Nyapres sebaiknya di-reshuffle agar fokus kabinet dalam menghadapi krisis tetap terjaga," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: