Isu Reshuffle Mencuat, Eks Jubir Gus Dur Kasih Bisikan ke Jokowi

Isu reshuffle berhembus kencang akan dilakukan Presiden Joko Wododo seiring peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud). Jokowi diminta mendengarkan saran dari publik terkait reshuffle jika benar direalisasikan.

Mantan Juru Bicara Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi menyampaikan urusan reshuffle memang hak prerogatif Jokowi. Tapi, Jokowi diharapkan bisa menerima saran dari publik. Saran itu menurutnya menyangkut sektor pendidikan.

Dia menjelaskan kondisi pandemi COVID-19 jelas berdampak terhadap sektor ekonomi dan pendidikan. Ia bilang, yang paling berat mengatasinya tapi tak banyak orang memperhatikan adalah dampak pandemi terhadap pendidikan.

Baca Juga: Sinyal Jokowi Mau Reshuffle Menguat, Fadjroel Rachman Buka Suara

Baca Juga: Reshuffle Berembus Kencang, Nama Ahok Mencuat Pimpin Kementerian Investasi

“Berbeda dengan sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah. Dampak COVID-19 di dunia pendidikan terhadap anak (didik) bangsa baru akan terasa 5-10 tahun ke depan," kata Adhie kepada wartawan, Kamis, 15 April 2021.

Menurut dia, mengatasi COVID-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit. Sebab, sudah didukung regulasi Undang-Undang, ada protokol kesehatan, dan formula baku yang diperkuat badan kesehatan dunia (WHO). Pun, begitu juga sektor ekonomi yang dinilai perlu terobosan kebijkan fiskal dan moneter.

Berbeda dengan sektor pendidikan yang tak bisa dilakukan dengan hanya mengubah metode belajar dari sistem tatap muka jadi pendidikan jarak jauh (PJJ). Ia menekankan dalam persoalan ini mesti ada rancangan kurikulum khusus. Sementara, merancang kurikulum pendidikan bukan pekerjaan singkat.

Maka itu, ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan jika ada keinginan me-reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

“Saya melihat Mendikbud Nadiem Makarim sudah merancang berbagai program pendidikan yang tampaknya inovatif, dan harus segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan akibat selama pandemi yang sudah memasuki tahun kedua, cukup mengganggu kelancaran belajar-mengajar di sekolah, terutama di daerah," jelas Adhie.