7 Fakta di Balik Wacana Reshuflle Kabinet, Bahlil Calon Kuat Menteri Investasi

Presiden Jokowi membentuk dua kementerian baru dan telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun pembentukan dua kementerian baru, Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.

Juru Bicara Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi membenarkan adanya pembentukan Kementerian Investasi tersebut. "Rencananya BKPM akan menjadi Kementerian Investasi ini. Dan untuk detailnya silahkan cek ke BKPM," ujarnya.

Isu perombakan atau reshuffle kabinet pun kembali mencuat dengan adanya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud. Berikut fakta-fakta mengenai isu tersebut telah dirangkum, Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga: Bisakah Moeldoko Lolos dari Congkelan Reshuffle? Nih Bocoran Kisi-kisinya

Baca Juga: Gonjang-ganjing Reshuffle Kabinet, Muhammadiyah Ogah Ngemis Jabatan, Tapi Dikasih Gak Nolak

1. Isu reshuffle mencuat, KSP beri tanggapan

Kabar adanya reshuffle kabinet Jokowi dibenarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Menurutnya, ada tiga posisi yang akan di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rencananya akan dilakukan pekan ini.

"Iya, iya, betul," kata Ngabalin saat dikonfirmasi MNC Portal, Selasa 13 April 2021

2. Kepala BKPM jadi kandidat terkuat Menteri Investasi

Salah satu nama yang santer dalam isu reshuffle adalah Bahlil Lahadalia. Bahlil yang kini menjabat sebagai Kepala BKPM disebut akan memimpin Kementerian Investasi.

Berdasarkan sumber Okezone, ada tiga menteri yang akan dirombak. Nama pertama adalah Bahlil Lahadalia yang akan menjadi Menteri Investasi. Sementara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dilebur ke Kementerian Investasi.

3. Bambang Brodjonegoro undur diri, Menristek-Dikti dikabarkan akan dijabat Nadiem

Menurut sumber Okezone, Menristek-Dikti akan tetap dijabat Nadiem Makarim. Sedangkan Bambang Brodjonegoro dicukupkan tugasnya alias tak menjabat lagi sebagai "pembantu" Jokowi.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro sendiri dikabarkan sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak tiga minggu lalu. Dan hal tersebut juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, dia tidak tahu apakah Bambang Brodjonegoro akan kembali masuk kabinet atau tidak. Menurutnya, pemilihan Menteri dan Kepala Lembaga di kabinet merupakan keputusan Presiden Joko Widodo.

4. Posisi Menteri Investasi akan jadi rebutan partai politik

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti melihat, dari dua pos kementerian yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dirombak, Menteri Investasi yang berpotensi menjadi rebutan partai politik. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan dapat mengundang persaingan di internal koalisi yang bisa berujung pada kegaduhan politik.

"Menempatkan profesional menjabat di posisi menterinya, belum tentu jadi solusi. Mengingat betapa strategis posisi ini bagi pengelolaan keuangan negara, ada kemungkinan jabatan ini akan tetap jadi rebutan parpol," kata mantan aktivis 98 itu.

5. Peleburan dua kementerian, pemerintah dianggap mengutamakan investasi

Ray Rangkuti menilai, peleburan dua kementerian menandakan dua hal. Pertama, lemahnya komitmen Jokowi pada pengembangan riset dan teknologi. Menurut Ray, peleburan dalam satu badan akan membuat upaya menjadikan riset sebagai garda depan keputusan pengambilan kebijakan jadi terhambat.

"Dan dengan sendirinya, dana dan fokus riset juga akan berubah," tutur Ray saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Kedua, kata Ray, betapa investasi jauh lebih utama dari pada pengembangan keilmuwan berbasis riset. Dia menilai, jika kepedulian Jokowi kuat pada pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan hasil karya bangsa sendiri, kementerian riset itu mestinya tetap dipertahankan.

6. Alasan yang mungkin mendasari BKPM ‘naik kelas’ jadi kementerian

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, secara pasti dirinya tidak mengetahui pembentukan Kementerian Investasi tersebut. Namun bisa saja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kurang lincah untuk menarik investasi dalam situasi seperti ini.

Mengingat, BKPM hanya bersifat badan dan bukanya Kementerian. Namun, Agus menilai pembentukan Kementerian Investasi ini merupakan keputusan dan kewenangan Presiden Joko Widodo.

7. Ada Kementerian Investasi, ini harapan pengusaha

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap dengan menjadi kementerian, peran terhadap perekonomian nasional menjadi lebih besar. Untuk mencapai itu, perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi tidak hanya pada perubahan nama atau nomenklatur saja, melainkan harus disertai kewenangan dan fungsi yang lebih besar dibandingkan BKPM.

Baca Juga: Reshuffle Berembus Makin Kencang, Jatah Kursi Menteri PDIP Makin Gemuk

Meski demikian, dia berharap kelak Kementerian Investasi tidak hanya fokus pada mendorong realisasi investasi dengan nilai yang besar, tapi juga harus menarik investasi yang berkualitas.