Negara lagi Cekak, Jokowi Pantang Mundur Bangun Ibu kota Negara Baru

Emil mengatakan, pemerintah bisa saja melakukan kompromi. Yang pindah Istana Presiden dan Wakil Presiden dan Sekretariat Negara. Sementara kementerian lain tetap berada di Jakarta. Tujuannya untuk menyelamatkan nilai historis dari gedung-gedung kementerian yang akan dialihkan ke swasta.

“Kalau kementerian pindah, gedung-gedung di kompleks Medan Merdeka akan ditukarguling ke swasta. Coba bayangkan swasta kuasai gedung itu,” ungkapnya. Karena itu, Emil menyebutkan Jakarta disarankan tetap sebagai ibu kota proklamasi.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus menangani pandemi. Selama pandemi belum berakhir dan belum bisa dikendalikan, pemerintah tidak bicara soal pemindahan IKN.

Soalnya Indonesia akan berada pada ancaman besar kalau mengalihkan fokus penanganan pandemi ke pemindahan IKN. “Saya khawatir saat negara lain sudah lepas dari wabah Covid-19, tapi Indonesia masih harus berjibaku menanganinya,” kata Herman.

Ekonom Indef, Rizal Taufikurahman menilai, pemindahan IKN tidak akan memberikan dampak signifikan falam pertumbuhan ekonomi. Menurut Rizal, dari studi yang dilakukan Indef, kontribusi pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional diperkirakan hanya sebesar 0,02 persen pada jangka pendeknya. Sementara untuk jangka panjang justru hanya berkontribusi 0,00 persen.

Rizal lalu menambahkan pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim juga tidak berkontribusi banyak terhadap perekonomian di pulau Kalimantan atau di provinsi Kaltim. Rizal memaparkan, dampak jangka pendek dan panjang terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan sebesar 3,61 persen, dan 2,85 persen pada jangka panjang.

Sedangkan, dampak jangka pendek dari pemindahan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 6,83 persen, dan 4,58 persen untuk jangka panjang. Karena itu, menurut Rizal alangkah baiknya kalau pemerintah fokus menangani pandemi.