Polemik Vaksin Nusantara Kian Ramai, Siapa Menang: Terawan atau BPOM?

Vaksin Nusantara yang digawangi eks Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto terus menuai polemik. Meskipun tak dapat restu dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), vaksin Nusantara terus disuntikkan ke sejumlah tokoh. Pertanyaannya, kenapa Terawan seberani begini? Jawabannya, mungkin dapat backing dari kalangan kakap-kakap. Di sisi lain, dukungan ke BPOM juga tak kalah kuatnya.

Sikap Terawan yang maju tak gentar terlihat saat dirinya terus melanjutkan uji klinis tahap II terhadap vaksin Nusantara. Bahkan, Terawan sendiri yang langsung turun tangan melakukan penyuntikan terhadap relawan vaksin Nusantara di RSPAD. Salah satunya, saat Terawan menyuntikkan vaksin Nusantara kepada eks Ketum Golkar, Aburizal Bakrie.

Padahal, saat sejumlah anggota DPR menjadi relawan vaksin Nusantara, BPOM sudah memberikan peringatan. Namun, Terawan tak bergeming, uji klinis tahap II tetap dilakukan.

Bukan hanya dari kalangan politisi, sejumlah tokoh kakap juga berada di barisan pendukung vaksin Nusantara. Di antaranya, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, eks Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, eks Sekretaris BUMN Said Didu, hingga mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari.

Baca Juga: Aburizal Bakrie Dukung Vaksin Nusantara Terawan: Saya Ini Utang Nyawa

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emmanuel Melkiades Laka Lena membantah ada unsur politik terkait dukungan parlemen terhadap vaksin Nusantara. Menurutnya, justru BPOM yang membawa persoalan ini ke ranah politik dengan membuat gerakan para tokoh yang mendukung Penny Cs.

Siapa yang bermain di belakangnya, Melki juga sudah mengetahuinya. “Jadi kami tahu siapa yang mengarahkan itu. Lalu sekarang BPOM sebagai lembaga independen, mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save BPOM dan Save Kepala BPOM dan sebagainya. Jadi sekarang BPOM sudah main-main politik juga,” katanya, dalam diskusi ‘Siapa Suka Vaksin Nusantara’, kemarin.

Politisi Golkar itu menganggap apa yang dilakukan BPOM tidak mencerminkan independensi, justru bermuatan politik. Berbeda dengan DPR yang memang lembaga politik. Sehingga masih dianggap wajar jika ada unsur politik dalam sikapnya. Namun, berdasarkan data dan saintik, vaksin Nusantara harus dilanjutkan.

“Kita tahu siapa-siapa yang lagi menggerakkan sekarang, memakai narahubung tertentu, mengumpulkan para tokoh mengumpulkan Badan POM seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka didzolimi. Itu kan tidak benar,” cetus Melki.