Junta Myanmar Dibuat Galau, Konsensus ASEAN Jadi Pertimbangan Berat karena...
Para kepala militer tiba pada konferensi pers menjelang dimulainya masa jabatan parlemen baru di ibu kota Myanmar, Naypyitaw minggu ini. | Kredit Foto: Reuters/Thar Byaw
Junta militer Myanmar menyatakan akan memberikan "pertimbangan hati-hati terhadap saran-saran konstruktif" dari ASEAN tentang cara-cara untuk menyelesaikan gejolak kekerasan yang dipicu oleh kudeta 1 Februari.
"Saran tersebut akan dipertimbangkan secara positif jika, itu melayani kepentingan negara dan didasarkan pada tujuan dan prinsip yang diabadikan di ASEAN," katan Junta Myanmar dalam sebuah pernyataan yang dirilis, Selasa (27/4/2021), seperti dilansir dari CNA.
Baca Juga: Perhatian, Pemberontak Etnis Myanmar Rebut Pangkalan Militer di Perbatasan Negara
Pemimpin Junta, Min Aung Hlaing, menghadiri pertemuan ASEAN di Indonesia akhir pekan lalu. Para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan yang disebut konsensus lima poin tentang langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan, dan mempromosikan dialog antara pihak Myanmar yang bersaing.
Myanmar saat ini menghadapi gelombang kekerasan sejak kudeta militer yang menggulingkan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, 1 Februari lalu. Rakyat Myanmar melakukan demonstrasi menentang kudeta yang direspons dengan tindakan represif junta.
Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan total 753 orang yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar selama 1 Februari-25 April 2021. Sebanyak 3.441 orang ditahan.
Rakyat Myanmar pada Minggu mengkritik kesepakatan antara kepala junta dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis negara yang dilanda kekerasan tersebut. Sejumlah aktivis mengatakan kesepakatan itu gagal memulihkan demokrasi, dan meminta pertanggungjawaban tentara atas ratusan kematian warga sipil.
Tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan, namun tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.
Beberapa warga Myanmar menulis di media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
