Perkara Pasang Foto Presiden di KPK Saja Hebohnya Sudah Luar Biasa...

Lantas, bagaimana aturan pemasangan foto presiden, wakil presiden, dan lambang negara? Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur hal tersebut. "Tetapi, saya berpendapat tindakan itu benar," katanya, saat dihubungi, tadi malam.

Kata Margarito, KPK adalah lembaga penegak hukum. Secara konstitusi, kewenangan penegak hukum itu dipegang Presiden. Artinya, Presiden satu-satunya figur tata negara yang memegang pelaksanaan hukum.

Soal posisi, mantan staf khusus Menteri Sekretaris Negara ini menyebut penempatan foto Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh lebih rendah dari logo lembaga, dalam hal ini KPK. Dia pun meminta publik tidak keliru dalam memandang institusi non konstitusi, sekalipun diberi label independen. 

"Senang atau tidak, pelabelan independen itu kreasi non pembuat konstitusi untuk memastikan agar institusi itu bekerja secara mandiri. Itu saja," terang Margarito.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berkelakar jika KPK selama ini lupa memasang foto Presiden dan Wakil Presiden. "Menurut saya, memang selama ini lupa saja. Karena ingin mencitrakan ini lembaga negara yang independen. Nah mungkin saat ini acuannya berubah dan dirasa perlu memasang logo RI 1 dan 2," ucapnya.

Dari DPR, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai, pemasangan foto Jokowi dan Ma’ruf Amin di KPK sebagai hal wajar. "Soal foto Presiden dan Wakil Presiden itu memang wajar ada di ruangan, karena KPK kan masuk dalam rumpun eksekutif," ujar politisi Gerindra ini.

Menurut anak buah Prabowo Subianto ini, pemasangan foto tersebut telah sesuai secara hukum. "Setahu saya ada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur soal pemasangan foto Presiden dan Wapres," kata Habiburokhman.

Dia memandang, pemasangan foto ini tidak mengganggu independensi KPK. Independensi itu dapat dilihat dari banyaknya pejabat yang ditangkap. "Pemasangan gambar tersebut sama sekali tidak mengganggu independensi KPK. Buktinya KPK periode ini sudah menangkap banyak pejabat tinggi pemerintahan," tuturnya.

Dia pun berharap masyarakat tidak berburuk sangka. Jangan mengaitkan pemasangan foto tersebut dengan asesmen pengalihan status pegawai KPK. "Jangan berburuk sangka. Jangan mengaitkan aturan dengan asumsi politik," sarannya.