Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Para Ekonom dalam diskusi Narasi Institute Zoominari Kebijakan Publik berpendapat agar pemerintah mengoreksi kebijakan THR terhadap para ASN dan pegawan sipil lainnya demi pemulihan ekonomi di era resesi akibat pandemi Covid-19.
Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi dari IPB, meminta pemerintah fokus kepada pemulihan sisi permintaan (demand side) daripada sisi suplai side. THR dapat memperbaiki daya beli masyarakat.
Baca Juga: Ombudsman Nilai SE Menaker Soal THR Multitafsir
"Pemulihan ekonomi di demand side sangat tepat dan THR terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan publik dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Didin Damanhuri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Senada dengan itu, Aviliani, Ekonom Senior, meminta Dana PEN diarahkan kepada demand side agar daya beli masyarakat bisa meningkat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan 1998, yang dengan tegas meminta Presiden Jokowi mengoreksi keputusan Sri Mulyani.
"Secara teori makro, pemulihan ekonomi harus mendorong daya beli masyarakat. THR ini mendorong daya beli masyarakat. Kenapa pemerintah tidak memberi contoh baik untuk pihak swasta? Seharusnya, pemerintah tidak salah kelola dan salah pandangan terkait THR ini," ujar Fuad Bawazier.
Sementara itu, Said Iqbal, Presiden KSPI, mempertanyakan rasa keadilan ekonomi dalam penyaluran stimulus ekonomi. Kenapa buruh sedikit sekali dapat perhatian terutama terhadap THR mereka.
Menurut Iqbal, THR buruh banyak yang belum terpenuhi secara benar. Banyak THR yang dicicil oleh pemberi kerja. Ada perusahan-perusahahan yang selama ini mencicilkan THR. Stimulus fiskal juga harus berpihak kepada buruh.
Abdul Malik, Pengamat Sosial dan Pendidikan, mengaku heran dengan kebijakan kontraproduktif terkait hari raya, mudik dilarang, dan THR dipotong. "Sebenarnya tidak ada waktu yang paling tepat dalam menyalurkan stimulus ekonomi selain saat menjelang Lebaran ini, di mana stimulus THR dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang paling besar," ujar Abdul Malik.
Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi dari ekonom saat ini karena dengan begitu semua pihak akan bahagia; pemerintah bahagia, ASN bahagia, dan publik bahagia karena pertumbuhan ekonomi akan pulih lebih cepat.
Selain itu, Fadhil Hasan meminta transparansi keuangan negara harus disampaikan dengan baik. Dengan BI diizinkan masuk ke pasar SBN, sebetulnya tidak ada alasan pemerintah tidak memiliki dana untuk membayarkan THR-nya para ASN tersebut, tegas Fadhil.
"Bila ada alasan lain, harusnya pemerintah terbuka kepada publik," tutup Fadhil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
