Hidayat Nur Wahid: Wawasan Kebangsaan Indonesia Menolak Penjajahan Palestina oleh Israel

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyesalkan munculnya kelompok atau individu bangsa Indonesia yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina.

Bahkan Indonesia yang mayoritas mutlak penduduknya Muslim, masih ada saja warganya yang “nyinyir” terhadap Bangsa Palestina, padahal mereka tengah  memperjuangkan kemerdekaan negaranya atas penjajahan Israel. 

Baca Juga: Langsung yang Ngomong Jenderal: Palestina Bukan Urusan Indonesia, Kita Lagi Diserang Khilafah!

Padahal, jelasnya, dahulu perjuangan kemerdekaan Indonesia didukung oleh warga Palestina. Dan kini masyarakat internasional di berbagai negara yang mayoritasnya non Muslim malah menyelenggarakan demo besar-besaran untuk membela Palestina dan menolak kejahatan kemanusiaan Israel. Demonstrasi besar lintas Agama, etnis dan golongan itu terjadi Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, hingga Australia. 

HNW sapaan akrab Hidayat  berharap pemerintah Indonesia, selain terus melakukan pembelaan terhadap Palestina, juga aktif mengkoreksi pemahaman kebangsaan yang bermasalah dari  segelintir kelompok yang justru menyalahkan perjuangan rakyat Palestina.

Pasalnya, wawasan kebangsaan yang menyimpang itu tidak sesuai dengan wawasan dan komitmen kebangsaan yang diwariskan oleh Bapak-Bapak Bangsa Indonesia, seperti Bung Karno dan Pembukaan UUD 45, yang secara konsistens menjadi sikap resmi NKRI dari satu Presiden ke Presiden berikutnya. 

“Sikap Presiden Jokowi dan Bu Menlu RI konsisten melanjutkan sikap dan wawasan kebangsaan Indonesia yang benar, beliau-beliau dengan sangat tegas dan jelas membela dan mendukung perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Begitulah wawasan kebangsaan Indonesia yang benar,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/5/2021). 

Lebih lanjut, HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sikap para pendukung penjajah Israel yang di Indonesia sering disebut sebagai “zionis nusantara” itu juga tidak sejalan dengan sikap kelompok-kelompok masyarakat moderat di Nusantara Indonesia. Seperti, PB NU dan PP Muhammadiyah yang merupakan cerminan mayoritas bangsa.  Serta Partai Politik seperti PKS,  perwakilan Rakyat di DPR dan MPR. 

“Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras. PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi,” tambahnya.

HNW menilai,  langkah yang dilakukan  pemerintah Indonesia terkait Palestina perlu diapresiasi karena istiqamah sesuai amanat konstitusi dan warisan kenegarawanan Bapak Bangsa. “Sejak dahulu,  Presiden Soekarno sudah sangat jelas menggariskan sikap bangsa Indonesia menolak Israel sebagai negara penjajah dengan tidak mengundang Israel di Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955, dan Asian Games di Jakarta, tahun  1962. Kata beliau, selama Israel masih menjajah dan Palestina tidak merdeka, maka Indonesia tidak akan buka hubungan dengan Israel,” tukasnya.  

Menurut HNW,  wawasan kebangsaan yang benar yang dicontohkan oleh Presiden Soekarno ini seharusnya dipahami secara utuh dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. “Presiden Soekarno dengan demikian telah meletakkan pondasi kebangsaan sesuai Pancasila, membantu perjuangan bangsa Palestina, dan menolak penjajahan oleh Israel. itulah wawasan kebangsaan yang benar,” ujarnya. 

HNW menilai tuduhan bahwa membantu perjuangan Palestina adalah membantu terorisme adalah bohong dan tidak benar. Bisa jadi  tuduhan itu sengaja disampaikauntuk pengalihan issu dari fakta lain bahwa justru AS yang memberikan bantuan dana untuk kepentingan militer Israel setiap tahunnya $3,8 M. Bahkan saat konflik terakhir terjadi di Gaza, Pemerintah AS membantu pendanaan militer Israel sebesar $735,000.000.

Dan dengan bantuan dana dan politik seperti itulah militer Israel secara brutal melakukan teror membackup perampasan tanah dan rumah warga Syaikh Jarrah di Jerusalem Timur, menyerbu jemaah sholat Tarawih dan I’tikaf di Masjid Al Aqsha. Serta membombardir Gaza dengan serangan udara dan laut yang korbannya selain kalangan Perempuan, Anak-anak juga Media. 

“Bantuan Indonesia tidak terkait dengan terorisme, bantuan Indonesia dalam diplomasi di lembaga-lembaga Internasional, bantuan sosial kemanusiaan seperti membuat Rumah Sakit, Sekolah, logistik, jelas sangat tekait dengan kemanusiaan, dan tidak terkait dengan terorisme,” jelasnya. 

HNW berharap Presiden Joko Widodo mengambil peran yang lebih besar dalam mengatasi masalah tersebut. “Karena Indonesia diterima oleh negara-negara OKI dan juga PBB. Perlu ada langkah yang lebih berani dan tegas, jangan sampai Dewan Keamanan PBB tidak memberikan sanksi kepada Israel terkait kejahatan yang dilakukannya tersebut,” ujarnya. 

Salah satu caranya adalah dengan segera berkomunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengingatkan bahwa dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel dapat membuat bangsa Yahudi meyakini bisa berbuat apapun sekalipun melanggar konvensi internasional dan HAM. Menurut HNW, Presiden Jokowi juga bisa meminta bantuan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia internasional dan dikenal dekat dengan Presiden Biden, seperti Jusuf Kalla. 

“Saya usulkan agar Presiden Jokowi segera berkomunikasi langsung dengan Presiden Biden, atau apabila diperlukan meminta bantuan Pak Jusuf Kalla selaku sahabat Biden. Agar tragedi kemanusiaan di Palestina diakhiri, agar keadilan dan perdamaian bisa diwujudkan. Karena Israel tentu akan mendengarkan sikap dari Joe Biden, Presiden AS,” ujarnya. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu mengingatkan kejahatan Israel ini di forum OKI. “Penting menyuarakan kepada negara anggota OKI lainnya bahwa normalisasi dengan Israel yang katanya akan berdampak positif untuk Palestina dan keamanan kawasan itu ternyata hanya tipu muslihat Israel. Setelah normalisasi, Israel bukan malah hadirkan kedamaian, tetapi semakin membabi buta melanjutkan teror terhadap Palestina di Jerusalem Timur, Masjid Al Aqsha, Gaza juga kawasan lain di Palestina,” pungkasnya.