Warga mencari informasi tentang keaktifan keanggotaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN di Jakarta, Selasa (3/11/2020). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 November 2020 akan mulai melakukan "cleansing data" atau penonaktifan sementara bagi peserta yang memiliki data tidak lengkap dan bermasalah, selanjutnya akan diaktifkan kembali apabila menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Kondisi BPJS Kesehatan masih dirundung banyak penyakit. Saat penyakit defisit yang terjadi menahun belum teratasi, muncul penyakit baru. Data 279 juta masyarakat yang identik dengan data BPJS, bocor dan diperjualbelikan.
Adanya kebocoran data ini pertama kali disampaikan akun @ndagels di Twitter, dua hari lalu. “Hayoloh, kenapa nggak rame ini data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yang sudah meninggal, kira-kira dari instansi mana?” cuitnya, sambil mengunggah dua gambar tangkapan layar bukti kebocoran itu.
Data tersebut mencakup nomor KTP, gaji, nomor telepon, dan alamat diunggah oleh sebuah akun bernama Kotz. Data tersebut dijual forum online Raidforums.com pada 12 Mei 2021. Dia pun memberikan 1 juta sampel untuk mengeceknya secara gratis dari total 279 juta data. Bahkan 20 juta data lainnya juga menampilkan foto pribadi.
Baca Juga: Buntut 279 Juta Data Penduduk Bocor, Dirut BPJS Kesehatan Berhadapan dengan Polri
Hasil investigasi sejumlah pakar memperlihatkan, data yang bocor itu mirip dengan data yang dimiliki BPJS Kesehatan. Seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan.
Kejadian kebocoran data direspons cepat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian yang dipimpin Johnny G Plate itu langsung memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan investigasi.
Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi membenarkan kebocoran data itu terjadi di BPJS Kesehatan. "Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ungkapnya, kemarin.
Namun, soal jumlahnya yang sampai mencapai 1 juta seperti diunggah Kotz, Dedy membantahnya. "Sampel data yang ditemukan tidak 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data," terangnya.
Sejauh ini, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas. Caranya, dengan mematikan tiga tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. "Sampai saat ini, tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown. Sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
