Ngebet Nyapres Bikin 'Sensi' Elite PDIP, Ganjar Pranowo Beri Jawaban: Lah...

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak banyak berkomentar terkait pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang menyebut dirinya terkesan terlalu berambisi menjadi calon presiden. Ganjar juga terkesan enggan berpolemik terkait dengan acara Pengarahan Kader untuk Penguatan Soliditas Partai Menuju Pemilu 2024 yang tidak mengundangnya.

Saat dicegat wartawan dan memberondongnya dengan sejumlah pertanyaan tersebut, Ganjar pun tak mau berkomentar panjang, bahkan jawabannya juga cenderung datar.

Baca Juga: Hubungan PDIP- Ganjar Sudah Tak Mesra Sejak 2018

"Lah ming ngono wae ditekoni (begitu saja ditanyakan). Aku ki wong Jowo kok, kader (Saya ini orang Jawa kok, kader--Red)," katanya saat menjawab pertanyaan wartawan, di Semarang, Senin (24/5).

Tak puas dengan jawaban tersebut, beberapa wartawan pun menanyakan apakah memang Ganjar tidak diundang karena ada acara. "Oh tidak, nggak punya acara," kembali Ganjar pun segera menjawab.

Saat diminta mengomentari pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, dengan singkat Ganjar menjawab bahwa bermedsos merupakan kebiasaan yang sudah dilakukannya sejak lama.

"Loh, saya bermedsos itu sudah sejak di DPR kok," katanya sambil meninggalkan para awak media.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan konfirmasi tidak mengundang Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024.

Pengarahan kader tersebut dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Semarang, Minggu (23/5). Bahkan, DPD PDIP Jawa Tengah terang-terangan menyebut Ganjar Pranowo terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024 hingga meninggalkan norma kepartaian.

Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, DPD PDIP Jawa tengah sebenarnya sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Alasannya, belum ada instruksi dari Ketua Umun PDIP Megawati Soekarnoputri, sedangkan di sisi lain hal itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah ketua umum partai.