Koalisi PDIP-Demokrat Sulit, Hasto Sentil Bansos Era SBY dan Kecurangan Pemilu 2004 dan 2009

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyampaikan gambaran soal peta koalisi partainya menuju Pemilu 2024. Ia menyinggung perjanjian Batu Tulis hingga soal bantuan sosial atau bansos di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Hasto awalnya menerangkan, perjanjian Batu Tulis antara partainya dengan Prabowo Subianto dari Gerindra. Hal itu ditanggapi Hasto saat disinggung pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani terhadap peluang Prabowo diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024.

Baca Juga: Mantan Anggota DPR Bongkar Sosok Mbak Puan Maharani: Dia Emang Jahat, Dulu Aja SBY...

"Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan," kata Hasto, saat hadir dalam webinar oleh lembaga Para Syndicate, Jumat 28 Mei 2021.

Soal Pemilu 2009, Hasto pun lebih tertarik kisah lain saat itu. Ia ingat betul, kala itu adanya desakan yang ingin menggugat kemenangan Partai Demokrat (PD) di tahun 2009 dan kemenangan Susilo Bambang Yudhohyono di Pemilu 2004 dan 2009. Dua kali pemilu itu, mengantarkan SBY sebagai Presiden RI dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).

"Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan. Bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki 'Pak SBY itu Bapak Bansos Indonesia'," urai Hasto.

Analisa dugaan kecurangan itu, beber Hasto, juga diperkuat berdasarkan penelitian Marcus Mietzner yang menganalisa Pemilu 2009. Dia menunjukkan bagaimana dari Juni 2008-April 2009, ada dana USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos.

Ini dilakukan, jelas dia karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand. Politik populisme yang kemudian menyandera APBN.

Kata Hasto, inilah kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, yakni bagaimana berlomba-lomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral.

"Bagaimana politik kekuasan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu," kata Hasto.

"Politik itu seharusnya menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya pada nilai bangsa ini, kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin," sambung Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan pihaknya akan sangat sulit berkoalisi dengan partai seperti Demokrat yang memakai basis politik elektoral menggunakan bansos demi mengerek suara.

Begitupun dengan PKS, PDIP disebutnya memiliki perbedaan platform ideologi sehingga sulit untuk berjalan dalam sebuah wadah koalisi.

Namun demikian, ujar politisi asal Yogyakarta ini, dialog dengan kedua partai tersebut tetap bisa dilakukan karena bagian dari budaya bangsa.

Kata Hasto, kerja sama PDI Perjuangan dalam kerangka 2024 akan dibangun atas basis historis dan ideologis itu. Misalnya dengan PAN yang memiliki basis utama di Muhammadiyah, dengan PKB dan PPP yang memiliki basis di NU, dan dengan Gerindra dan Golkar yang memiliki basis sebagai partai kekaryaan.

“Jadi semuanya memiliki basis ideologis, kesamaan platform, historis dan memerkuat fungsi elektoral,” kata Hasto.

“Saya juga beberapa juga beberapa kali berdialog dengan Partai Gelora, khususnya dengan Fahri Hamzah,” lanjutnya.