Tiga Edisi The Economist, Indonesia Jadi Sorotan Negatif Dunia

Peneliti dan pengamat politik Saidiman Ahmad menyoroti majalah asal Inggris, The Economist, yang dalam empat minggu terakhir memuat tiga publikasi tentang Indonesia.

Sayangnya, ketiga artikel tersebut berisi kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam empat minggu terakhir, 3 edisi The Economist memuat publikasi tentang Indonesia. Prabowo berhasil membuat Indonesia jadi bahan perbincangan dunia. Sayang bahwa perbincangan itu dalam nada negatif," tulis Saidiman di akun X pribadinya, Minggu (31/5).

Sebagai informasi, The Economist menyoroti risiko makroekonomi, fiskal, dan stabilitas demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo. 

Berikut rincian tiga publikasi yang menjadi bahan perbincangan dunia:

1. Edisi Pemimpin (Leaders) - 14 Mei 2026

Judul Artikel: "Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path"

Fokus Kritik: Artikel ini memperingatkan bahwa Indonesia tengah melangkah di jalur yang berisiko. The Economist menyoroti bahwa kombinasi antara penguatan intervensi negara, pelonggaran disiplin anggaran, dan konsolidasi kekuatan politik yang terlalu berpusat pada presiden dapat mengancam stabilitas nasional.

2. Edisi Taklimat (Briefing) - 14 Mei 2026

Judul Artikel: "Indonesia's President Is Jeopardising the Economy and Democracy"

Baca Juga: Jalankan MBG di Tengah Tekanan Ekonomi, Prabowo Tak Bisa Disebut Keras Kepala

Fokus Kritik: Dengan subjudul bernada menohok yang menyebut Prabowo "too spendthrift and too authoritarian" (terlalu boros dan terlalu otoriter), laporan ini mengkritik program-program populis yang dinilai menguras ruang fiskal negara. Mereka menyoroti pembengkakan defisit anggaran, peminggiran oposisi legislatif, serta pemberian ruang yang semakin besar bagi militer dalam urusan sipil yang dinilai berpotensi membalikkan capaian era reformasi.

3. Edisi Asia - 28 Mei 2026

Judul Artikel: "Indonesia's Erratic President Grabs the Country's Commodity Exports"

Fokus Kritik: Artikel edisi terbaru ini secara spesifik menyerang kebijakan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditunjuk untuk memonopoli ekspor komoditas prioritas (batu bara, sawit, nikel) mulai Juni 2026. The Economist menilai langkah "kapitalisme negara" ini sebagai kebijakan yang tergesa-gesa, mengabaikan mekanisme pasar, membingungkan pelaku usaha, dan justru berisiko mengurangi penerimaan pajak negara.