Perhatian, Pendatang Gak Jelas Siap-siap Masuk Penjara Malaysia saat Lockdown

Di saat Malaysia memasuki masa lockdown total atau lockdown penuh selama dua pekan, pihak berwenang juga  melaksanakan razia pendatang. Mereka yang tak memiliki dokumen akan ditangkan dan dijebloskan ke penjara.

"Kami akan pastikan penjara siap," kata Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin. Penegakan aturan pembatasan aktivitas warga di Malaysia telah dilakukan dengan sangat ketat, pihak militer dan polisi dilaporkan telah menangkap ribuan orang karena dugaan pelanggaran.

Baca Juga: Alhamdulillah! Muhyiddin Yassin Sisihkan 3 Bulan Gaji buat Rakyat Miskin Malaysia

Pekan lalu, Hamzah Zainudin mengumumkan, pihak berwenang akan melakukan razia pendatang termasuk penggerebekan di kawasan-kawasan yang banyak ditinggali migran tidak berdokumen. Ia juga mengatakan akan memperkuat perbatasan Malaysia terhadap kedatangan kapal yang membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

Tahun lalu, Malaysia menangkap ribuan migran dengan klaim mereka tidak mematuhi protokol Covid-19, yang menyebabkan wabah penularan di pusat-pusat penahanan imigrasi dan penjara.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan, pekerja migran di Malaysia, yang berjumlah 3 sampai juta orang, adalah sepertiga dari seluruh tenaga kerja di Malaysia. Setengah dari total jumlah pekerja migran itu diketahui tidak memiliki dokumen resmi.

Joshua Neoh, seorang profesor di Fakultas Hukum di Australian National University mengatakan, menargetkan para migran adalah mencari kambing hitam dalam politik. “Penularannya ada di masyarakat luas, tidak terbatas di asrama buruh migran,” katanya.

Membela keputusan kebijakannya di akun Twitter miliknya, Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud merespons.

"Kami mengejar imigran ilegal yang tinggal dan bekerja di negara tercinta ini tanpa dokumen apa pun, tidak membayar pajak dan retribusi tetapi mendapat semua keuntungan," cuitnya. "Kami melindungi hak-hak masyarakat lokal," lanjutnya.

Malaysia tengah menjalankan lockdown total sejak 1 Juni lalu hingga 14 hari ke depan. Kubu opoisi menunding, langkah tersebut adalah cara bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin untuk menghalangi pemilihan umum.

"Ironisnya, Covid dijadikan jalan keluar saat pemerintah mengalami kesulitan di politik. Pemerintah sudah dalam krisis, mungkin tidak memiliki jumlah cukup di parlemen," kata Dr Neoh.