SBY Diserang... SBY Dituding Pakai Duit Haji Rp35,2 T, Kadrun-Kadrun Kenapa Diam?

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kali ini diterpa isu tidak sedap soal penggunaan dana haji sebesar Rp35,2 triliun. Mulanya, tudingan tersebut dilontarkan oleh warganet (netizen) pengguna akun Twitter AprilLagiAza.

Ia pun menanyakan 'kadrun kenapa kalian diam?' soal dana haji yang diduga digunakan era kepemimpinan Presiden SBY.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

"Kadrun kenapa soal ini kalian diam? Di zaman SBY itu dia pakai dana haji Rp35,2 triliun loh buat insfratruktur tapi mana hasilnya? Mangkrak kan?" ujarnya seperti dilihat dalam akun Twitternya.

Lanjutnya, ia pun mengaku heran lantaran pihak yang disebut kadrun tersebut justru menyerang pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, menurut dia, tidak sepeser pun dana haji tahun 2021 dipakai pemerintah untuk membangun infrastruktur. 

"Ini fakta, lo tuduh pemerintah dan serang Menag soal dana haji yang tidak dipakai sepeserpun dasar kadrun," tuturnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama memutuskan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah. 

Baca Juga: Jamaah Haji Batal Berangkat, SBY Turun Gunung Disuruh Beraksi, Langsung Lobi-Lobi Arab, Pak!

Baca Juga: Permusuhan SBY dan Megawati Belom Kelar, PDIP Gak Sudi Rangkulan Sama Demokrat dan PKS

Baca Juga: AHY Tertampar, Moeldoko Cs Bandingkan Demokrasi Era Jokowi & SBY, sampai Bawa-bawa HTI & FPI

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji

Namun sayangnya, banyak informasi palsu dan salah yang beredar di masyarakat. Pesan-pesan hoaks itu menyangkal pembatalan tersebut terkait keselamatan jemaah dengan dalih dana haji telah habis digunakan oleh pemerintah.

Berikut rangkuman info hoax soal dana haji:

Hoaks: Pembatalan Haji 1442 H karena uangnya sudah habis digunakan untuk hal lain.

Fakta: Alasan utama pembatalan haji 2021 adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji.

Hoaks: Pemerintah memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi kepada Arab Saudi sehingga Arab Saudi tidak mau menerima jemaah haji Indonesia.

Fakta: Tidak ada utang pembayaran pelayanan kepada Arab Saudi. Dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sampai 2020, tidak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. 

Hoaks: BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi.

Fakta: Tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Pada 2020, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh di atas 15 persen. 

Hoaks: Dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Fakta: Alokasi investasi ditunjukan ke investasi dengan profil risiko low-moderate, 90 persen dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.