Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menyambut baik hasil survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) yang menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai rumusan konsensus terbaik.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pancasila adalah dasar negara yang tak bisa lagi diperdebatkan.
"Adapun Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945 sudah menjadi konsensus bahwa tidak boleh diubah," katanya.
Meski batang tubuh UUDN 1945 bisa diamandemen, tapi hal itu tidak mudah. Sebab, syarat pengajuan perubahan minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian, dalam survei SMRC dinyatakan bahwa 84.3 persen rakyat indonesia ingin pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung, bukan oleh MPR.
Menurut Idris, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat ingin mengekspresikan pilihan politiknya kepada orang yang mereka anggap tepat. Jika presiden dipilih oleh MPR, tentu menjadi bentuk kemunduran Demokrasi.
Begitu juga soal hasil survei SMRC yang menunjukkan 74 persen rakyat yang berpendapat presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat.
Hal ini kata Idris Laena, sejalan dengan konstitusi yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
Kemudian, soal hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia ingin Presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada Rakyat, bukan sesuai dengan GBHN. Idris menilai, perlu ada kajian lebih lanjut apakah perlu atau tidak dilakukan pembahasan soal GBHN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat