Dewan Dukung Pembentukan Holding BUMN Pelabuhan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian BUMN melakukan proses penggabungan atau merger BUMN pengelola pelabuhan.

Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, mengatakan bahwa rencana penggabungan itu diharapkan akan mampu meningkatkan standar kualitas pelayanan dan melakukan inovasi sehingga dapat berkontribusi pada efisiensi, meningkatkan konektivitas nasional, dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Baca Juga: Holding BUMN Pelabuhan Ditargetkan Rampung Kuartal III

"Merger BUMN pengelola pelabuhan juga harus dapat meningkatkan penerimaan pajak dan dividen bagi negara," kata Martin dalam rapat kerja di Gedung Parlemen, pada Rabu (30/6/2021).

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, menyatakan bahwa saat ini proses persiapan holding BUMN pelabuhan terus dilakukan dan diharapkan dapat terbentuk pada kuartal III atau September 2021.

"Integrasi diharapkan dapat dilakukan di kuartal ketiga. Jadi, akhir September 2021 atau di awal Oktober 2021. Pada waktu itu diharapkan legal merger antara Pelindo I, II, III, dan IV. Secara bertahap akan dilakukan inbreng kepada subholding yang kita harapkan dapat dilakukan lebih cepat lagi," kata Arif.

Arif menekankan bahwa rencana merger itu menjadi jalan akhir untuk meningkatkan level pelayanan pelabuhan di seluruh Indonesia. Dalam recana merger Pelindo I-IV yang dipresentasikan di hadapan DPR, level biaya logistik Indonesia jauh melampaui negara lain.

Porsi biaya logistik Indonesia mencapai 23% dari produk domestik bruto. Jauh di atas negara besar dengan porsi biaya logistik di bawah 10% dari PDB. Beberapa negara itu antara lain Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

"Biaya logistik nasional Indonesia tinggi dibanding negara lain, salah satunya disebabkan operasionalisasi pelabuhan yang tidak optimal," tegasnya.