Kesal Praktik Politik Mahar Masih Terjadi, Surya Paloh: Rakyat Kita, Wani Piro?

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh mengatakan sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami tantangan berat yakni masih adanya praktik politik mahar yang dilakukan elit partai politik agar dapat terpilih baik di legislatif maupun di eksekutif.

"Karena itu realita yang ada sekarang saat kita ajak masyarakat untuk berpikir gerakan restorasi Indoensia dia bilang 'Wani piro?' Artinya mau tidak mau kita berhadapan dengan realitas yang ada. Saya kesal kenapa pemilu lalu hanya mendapatkan 59 kursi seharusnya bisa dapat 100 kursi. Saya cek mungkin karena tidak meladeni wani piro?" ujarnya dalam Pidato Kebangsaan Ketua Umum Partai Politik, Memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Kedatangan Era Reformasi, Surya Paloh: Demokrasi Kita Melampaui dari yang Kita Bayangkan

Politik transaksi seperti itu, kata Surya, menyebabkan masyarakat mengalami pragmatisme politik yang terjebak dalam slogan kosong. Sebab, kemenangan yang diraihnya dilakukan dengan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan sportivitas dalam kontekstasi politik.

Berdasarkan pengamatan Surya, dari 9 parpol yang masuk ke parlemen, sebanyak 2 parpol yang memiliki basis konstituen yang loyal sehingga hal tersebut memberikan pertahanan elektoral yang kuat.Namun hal tersebut, tidak dimiliki parpol lain. Persyaratan yang lazim seperti jaringan dan kepemimpinan dinilainya tidak cukup.

"Yang lain dan lembaga boleh cerita sejauh mana kemampuan logistik yang dimiliki dan seberapa besar kemampuan material parpol tersebut. Reputasi saja tidak cukup tanpa logistik yang kuat," jelasnya.

Surya mengungkapkan partainya partainya konsisten melakukan politik tanpa mahar. Sebab, pemimpin yang dipilih dengan menggunakan rekomendasi melalui bayaran tidak akan memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Hal tersebut yang menurutnya masih konsisten dengan perjuangan ormas Nasdem yang dilanjutkan dengan parpol Nasdem

"Kita masuk ke demorkasi liberal yang terbuka tapi karakter kita (politik mahar) tidak bisa disejajarkan dengan model seperti itu. Ibaratnya kita mendapatkan anugerah mobil mewah yang tidak dipakai di jalan umum tapi dipakai di pedesaan yang jalannya rusak," pungkasnya.