Pendukung mengikuti kampanye terbuka calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi mengajak pendukung untuk memerangi hoaks dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres mendatang. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki cara jitu dalam menertibkan kadernya agar fokus membantu rakyat melawan pandemi Covid-19. Salah satunya, melarang bicara Pilpres 2024. Terbukti efektif.
Instruksi larangan tersebut dibuat secara resmi dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken Ketua Umum PDIP, Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Harta Kekayaan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang Bikin Melongo, Bagai Bumi dan Langit...
Kepala Badan Nasional Kebudayaan Pusat Dewan Pimpinan Pusat (BKNP DPP) PDIP, Aria Bima membenarkan adanya instruksi tersebut. “Intruksi tidak boleh memberi komentar soal capres karena rakyat sedang kondisi pandemi,” kata Aria Bima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Wakil Ketua Komisi VI DPR ini termasuk kader yang aktif di kegiatan kebudayaan partai. Menurutnya, prioritas partai saat ini mengelaborasikan kekuatan partai untuk turun gunung membantu rakyat. Misalnya, dengan lomba video Piala Megawati “Kawal Pancasila dari Desa” belum lama ini.
Aria menegaskan, tidak ada faktor lain di balik instruksi Megawati kepada kader Banteng agar tidak berbicara Pilpres 2024. Termasuk soal ramainya kader PDIP di bursa Pilpres.
Sejauh ini, ada tiga kader PDIP yang muncul di bursa Pilpres 2024. Yaitu, Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ketiganya, selalu muncul di bursa calon presiden setiap survei belakangan ini. Hasilnya, Ganjar selalu unggul.
Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno mengamini urusan tiket Pilpres 2024 itu ada di tangan Megawati. Seluruh kader, diklaimnya mengerti dan menghormati aturan main ini. Dia berkelakar, hanya orang-orang autis sosial yang meributkan Pilpres di tengah pandemi Covid-19.
“Dalam konteks kepartaian, semua harus tegak lurus menunggu peluit dibunyikan ketua umum,” tegas Hendrawan kepada Rakyat Merdeka.
Dia memastikan, saat ini partainya sedang bahu membahu mengingatkan masyarakat tentang bahaya ledakan pandemi Covid-19. Jangan sampai, masyarakat letih dan kendor dalam menjalankan protokol kesehatan. Maka, tidak sepantasnya dalam kondisi saat ini berbicara Pilpres.
Sebelumnya, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk berbicara bursa Pilpres 2024. Larangan itu dituangkan dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Isinya, bertajuk “Penegasan Komunikasi Politik” dengan sasaran seluruh pengurus Banteng. Mulai dari DPP PDIP, Anggota Fraksi PDIP di DPR, DPD dan DPC, anggota Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten kota, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari PDIP.
“Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai,” demikian instruksi Mega.
Saat ini skala prioritas partai adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak pandemi Covid-19. Megawati menyebutkan, peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat tinggi dan menjadi tugas seluruh anggota dan kader partai banteng untuk membantu rakyat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin tidak terkejut dengan instruksi itu. Dia yakin, seluruh kader Banteng akan mematuhinya. “Saham PDIP itu milik Megawati. Jadi soal tiket pencapresan juga ada di Megawati,” kata dia, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Ujang, manuver politik cenderung kecil terjadi di partai penguasa atau besar. Pasalnya, partai ini seolah menjadi garansi karier politik bagus para kader. Jika menentang arahan Megawati, bisa jadi para kader digeser ke posisi nonstrategis. “Bagi yang punya jabatan dan kader akan banyak diam,” ungkapnya.
Ujang menilai, instruksi ini merupakan kode keras terhadap Ganjar Pranowo untuk tidak terpancing masuk bursa Pilpres 2024. Apalagi, saat ini sudah menjamur relawan yang mendukungnya menuju RI-1.
“Bisa saja, instruksi ini untuk membatasi ruang gerak Ganjar. Kelihatannya akan efektif. Karena jika Mega yang bicara, tak ada kader yang berani membantah,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
