Nizar Banat: Orang Palestina yang Dianggap Kritikus Keras Pemerintah Palestina

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kematian dalam tahanan seorang aktivis setelah penangkapannya oleh pasukan keamanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel telah mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam di antara orang-orang Palestina terhadap para pemimpin mereka.

Di tengah meningkatnya bukti bahwa Nizar Banat telah dipukuli habis-habisan ketika petugas keamanan menggerebek rumah kerabatnya sebelum menyeretnya pergi, ratusan orang turun ke jalan menyerukan pengunduran diri presiden Palestina.

Baca Juga: Keluarga Aktivis yang Meninggal dalam Tahanan Palestina Mencari Keadilan Internasional

Mengecam pihak berwenang, pengunjuk rasa meneriakkan "penggulingan rezim", sebuah ungkapan yang diambil dari pemberontakan di seluruh negara-negara Arab satu dekade lalu.

Penyerangan terhadap demonstran di Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Palestina (PA) oleh pria berpakaian preman --beberapa dipersenjatai dengan tongkat dan batu-- memicu kemarahan lebih lanjut dan memperdalam kekhawatiran tentang penindasan terhadap perbedaan pendapat. Lebih banyak demonstrasi direncanakan untuk akhir pekan ini.

Kematian Banat mendorong seruan untuk penyelidikan oleh PBB, UE, dan departemen luar negeri AS, yang mengatakan pihaknya memiliki "keprihatinan serius tentang pembatasan Otoritas Palestina terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi ... dan pelecehan terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil".

PA belum secara langsung berkomentar tentang bagaimana Banat meninggal.

kemarahan pemilu

Banat, yang berusia 43 tahun, telah melontarkan kritik keras pada PA dalam video Facebook di mana ia menuduh para pemimpinnya melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Dia juga mengecam kerja sama keamanan dengan Israel dan, yang terbaru, kesepakatan dengan Israel untuk pasokan vaksin Covid-19 yang hampir kadaluwarsa.

Serangan balasan yang disebabkan oleh kematiannya yang kejam pada 24 Juni dipicu oleh kekecewaan yang berkembang di antara banyak orang Palestina sejak Presiden Mahmoud Abbas membatalkan pemilihan parlemen yang direncanakan pada bulan Mei.