Halo Pendukung Cikeas, Demokrat Besar Bukan Karena SBY, SBY Tuh yang Dibesarkan..

"Yang lebih memiriskan hati, tatkala PD dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, di Jakarta Hilton Convention Center, SBY tidak hadir, dia malah memilih untuk menghadiri deklarasi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan ketuanya Ryaas Rasyid dan Sekjen Andi Alfian Malarangeng. Bisa dipastikan bahwa ketika itu, SBY tidak memandang sebelah matapun kepada PD melainkan lebih fokus pada PDK," lanjutnya.

Begitu pun ketika usai Kongres Bali yang digelar di Ballroom Inna Hotel Sanur, Bali pada 23 Mei 2005, di mana terpilih Hadi Utomo, adik ipar Ani Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, menurutnya, tidak sekalipun SBY mendatangi kantor DPP Partai di Jalan Pemuda, sebuah gedung yang merupakan asset property Johnny Allen Marbun yang ketika itu menjabat Ketua Bidang OKK (Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi).

Lantas, dia pun mempertanyakan, atas dasar apa, SBY ingin menjadikan PD sebagai partai keluarga sampai-sampai SBY menempatkan dirinya sebagai Ketua Majelis Tinggi sepanjang usia.

"Ada yang sempat berkelakar bukan Ketua Majelis Tinggi tetapi Ketua Majelis Ketinggian, saking besarnya peranan SBY dalam menentukan arah partai, sekaligus mempertajam peranan kedua pangerannya," tegasnya.

"Betapa tidak, jika Ketua Majelis Tinggi berhalangan maka sebagai gantinya adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi yang dalam hal ini adalah Ketua Umum yakni AHY. Dan jika AHY berhalangan maka sebagai gantinya adalah Wakil Ketua Umum dalam hal ini Ibas," kata Emha.

Belum lagi, lanjut Emha, kalau membedah peranan Mahkamah Partai (MP). Di tubuh Partai Demokrat, MP hanya sekadar pajangan yang mandul. Keputusan MP tidak lagi bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana diamanatkan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tetapi hanya sebatas rekomendasi yang keputusannya ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi.

"Kesemuanya ini tertuang dengan jelas dan transparan apabila AD/ART Partai Demokrat dibedah secara utuh. Konon kabarnya, menurut para saksi mata peserta Kongres V PD tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan tentang Perubahan AD/ART. 

Jadi, semua argumentasi PD Kubu AHY yang menyebutkan AD/ART sudah final dan dibahas pada Kongres V PD, adalah Pembohongan Publik yang sengaja ditebarkan untuk memuluskan peranan dinasty Cikeas di Partai Demokrat," ungkap Emha.

Emha juga mengungkapkan bahwa besarnya peranan Ketua Majelis Tinggi dalam tubuh Partai Demokrat menjadikan Bintang Mercy ini sangat bergantung pada keputusan dan titah SBY. Menurutnya, inilah awal Partai Demokrat yang demokratis menjadi partai tirani dan oligarki. Betapa tidak, mekanisme organisasi ditebas habis hanya untuk memuluskan karier anaknya yang dikorbankan dari militer untuk berkiprah di politik.

"Membentangkan Karpet Biru kepada Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) hanya beberapa saat setelah pengunduran dirinya dari TNI AD dengan pangkat Mayor. Bentangan karpet biru ini sempat menjadikan suasana dalam istana Cikeas kurang harmonis, karena pangeran Cikeas lainnya, Eddi Baskoro Yudhoyono (Ibas) merasa bahwa karier politiknya ditelikung oleh kakaknya sendiri atas perintah dan restu sang ayah dan bunda," tuturnya.