Gerak Cepat Pemerintah dan Masyarakat yang Patuh Kunci Menghadapi Lonjakan Kasus

Per minggu ini laju penambahan kasus nasional konsisten menurun selama 8 minggu berturut-turut. Penurunannya mencapai 88,9% dibandingkan puncak kedua. Bahkan dibandingkan puncak pertama, jumlah kasus minggu ini lebih rendah dari puncak pertama pada Januari 2021 lalu dan mendekati titik kasus terendah pada 10 Mei lalu (26.088 kasus). 

Penekanan kasus ini tercapai karena kerjasama pemerintah yang bergerak cepat menyusun kebijakan dalam menekan penularan kasus di tengah-tengah masyarakat. Serta kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat yang kooperatif dalam menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. 

Baca Juga: Satgas: Indonesia Berperan Penting Menuntaskan Pandemi Global

"Dan capaian dalam menekan kasus pada lonjakan kedua ini buah dari pembelajaran yang terus menerus," Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (14/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

Beberapa pembelajaran tersebut ialah pertama, adaptif, yaitu siap melakukan pembaharuan jika diperlukan sesuai data riil di lapangan. Kedua, menyeluruh, artinya seluruh elemen di masyarakat punya peran penting sebagai bentuk tanggungjawab bersama. Misalnya pembentukan satgas di desa/kelurahan dan di setiap fasilitas publik. 

Ketiga, pendekatan dua arah top down dan bottom up. Yaitu mencoba menghubungkan secara berjenjang komando pengendalian terkecil di daerah sampai ke tingkat nasional. "Dengan penuh keyakinan dan optimisme Indonesia terus menerus menyempurnakan pada pelaksanaan berbagai kebijakan pengendalian COVID-19 nasional yang ada," imbuh Wiku. 

Disamping itu, Wiku juga memaparkan sejumlah langkah-langkah yang diambil hingga Indonesia berhasil menekan kasus pada lonjakan kedua. Ialah, saat kasus meningkat, pemerintah langsung menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilanjutkan dengan pembatasan yang lebih ketat atau PPKM Level 1 - 4 yang diambil sejak 26 Juli hingga saat ini. 

Pemerintah juga mengatur perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan tersebut terus dievaluasi setiap minggunya melalui rapat koordinasi rutin pusat dan daerah. Dan disesuaikan dengan perkembangan kasus yang dinamis terjadi di masyarakat. Respon cepat dalam peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi modal yang utama dalam menghadapi lonjakan kasus. 

Lalu, jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan terus ditambah dan saat ini mencapai 116.939 tempat tidur. Alat kesehatan pendukung seperti oksigen dan ventilator juga terus dipenuhi dengan melakukan distribusi pengadaan dan donasi isotank dan oksigen ke berbagai rumah sakit rujukan. Serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan memanfaatkan dokter internship dan perawat Yang belum uji kompetensi dengan supervisi perawat senior. 

Tempat isolasi terpusat juga difungsikan untuk mengurangi beban RS rujukan dimana terdapat lebih dari 20 ribu tempat tidur di tempat isolasi terpusat di seluruh Indonesia. Testing dan tracing juga menjadi fokus utama. Untuk testing ditingkatkan hingga 1 juta orang per minggu, dengan jumlah Laboratorium yang terus ditambah dengan 796 laboratorium rujukan di Indonesia. 

Untuk mencegah lonjakan kasus yang semakin tinggi, maka cakupan laju vaksinasi hingga 10 juta per 10 hari sejak Agustus 2021. Pemerintah terus mengupayakan tercukupinya stok vaksin nasional berikut distribusi yang merata. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa lonjakan kasus telah dilewati. 

"Dan tugas kita saat ini adalah menjaga agar tidak terjadi lonjakan kasus," lanjutnya. 

Pelaksanaan kebijakan PPKM terus dilakukan dan masyarakat tidak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan. Sebagai catatan minggu lalu masih ada 80 kabupaten/kota dengan kepatuhan rendah dalam memakai masker dan 95 kabupaten/kota rendah dalam menjaga jarak. 

Untuk itu, protokol kesehatan menjadi kunci mencegah terjadinya  lonjakan kembali. Dan satgas/posko tingkat desa kelurahan dan fasilitas publik menjadi sarana yang penting untuk mendukung implementasi pengaswasan protokol kesehatan. Dan saat ini baru sekitar 41% desa/kelurahan yang membentuk posko.