Yusril Diserang Demokrat Kubu AHY, Partai Bulan Bintang Ikut Meradang

Partai Bulan Bintang (PBB) tak terima, Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra diserang habis-habisan oleh petinggi Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB, Randy Bagasyudha memastikan, Yusril bekerja profesional. Tidak elok jika PBB ikut dibawa-bawa dalam drama hukum Partai Demokrat.

“Partai Demokrat menyinggung PBB, nah ini lebih kacau lagi nalarnya,” ujar Ketua DPP PBB, Randy Bagasyudha kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Andi Arief Vs Yusril Ihza Mahendra Panas, Refly Harun Blak-blakan: Yusril Keliru...

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) ini mengamini, ketumnya adalah pengacara Partai Demokrat kubu KLB Sibolangit. Yusril menggugat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Sontak, posisi Yusril di barisan Ketum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko ini membuat Partai Demokrat kubu AHY berang. Yusril dikuliti. Pakar Hukum Tata Negara itu dinilai melupakan kemesraan bersama Partai Demokrat.

Partai Demokrat pun akhirnya mengungkit jasa-jasanya kepada Yusril. Mulai dari pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga tiket Partai Demokrat untuk anak Yusril, Yuri Kemal Fadlullah di Pilkada Belitung Timur pada 2020.

Namun Randy menegaskan, peran Yusril sebagai pengacara dan Ketum PBB merupakan profesionalitas yang berbeda. Dia mengungkapkan, bukan kali ini saja ketumnya dipercaya menjadi kuasa hukum partai yang berseteru.

Misalnya, ketika Yusril menjadi pengacara kubu Aburizal Bakrie di perseteruan hukum Partai Golkar melawan kubu Agung Laksono. Juga, ketika Yusril menjadi kuasa hukum kubu Djan Faridz, kala PPP mengalami dualisme dengan kubu Romahurmuziy. Juga beragam kasus sengketa Pilkada lainnya.

“Di kasus Demokrat, Prof Yusril juga dalam kapasitas lawyer profesional, bukan sebagai Ketum PBB,” katanya.

Peneliti politik di Peopoll Indonesia ini memastikan, PBB tidak ikut campur di berbagai kasus hukum parpol yang ditangani ketua umumnya. “Tidak ada yang kemudian menyerang pribadi ketum, apalagi PBB,” geregetnya.

Randy justru menyarankan Partai Demokrat kubu AHY fokus mendalami kasus dan bersiap menghadapi Kubu Moeldoko di pengadilan. Mantan aktivis BEM UI ini justru mengatakan, kasus ini adalah pelajaran berharga seluruh parpol di Tanah Air, ihwal tertib mengelola partai sesuai Undang-Undang.

“Kalau Demokrat memang berpikir yang terbaik untuk bangsa, harusnya hadapi saja di MA dengan pede. Jangan menghindar dan mengalihkan isu ke sana ke mari demi menyelamatkan diri sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyoroti kesediaan Yusril menjadi kuasa hukum kubu KLB Sibolangit. Andi mengganggap, Yusril sedang membangun khayalan terkait rencana gugatan AD/ART Demokrat tersebut. “Itu fiksi Yusril saja. Bangun khayalan kevakuman hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Niatnya Ngerjain Anies Baswedan, Eh PDIP-PSI Kurang Tenaga, Duh!

Menurut Andi, gugatan yang akan dikawal Yusril itu salah alamat. Sebab, tempat yang tepat mengurai masalah sengketa AD/ART ini berada di Mahkamah Partai, bukan di Mahkamah Agung (MA). “Heran saja, kenapa Yusril mau menjadi bagian pembegalan Demokrat,” tutupnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, juga menyinggung peran Yusril sebagai politisi yang menjabat Ketum PBB. Menurutnya, sesama politisi harus saling menghormati antara parpol. Dia menuding, Yusril hanya memanfaatkan PBB untuk kepentingan advokat dan bisnis.

“Kalau PBB hanya partai nol koma dan jadi partai bulan-bulanan dalam setiap pemilu, wajar saja, karena ketumnya sibuk mengurusi dirinya sendiri dan partai lain,” kelakar Irwan.

Namun politisi Partai Demokrat kubu KLB Sibolangit, Boyke Novrizon turut membela Yusril. Mantan aktivis 98 ini ikut geram, kenapa seorang Yusril justru terus mendapatkan komentar miring.

“Kita sama-sama tahu, seorang advokat memiliki hak penuh atas kebebasannya menentukan pilihannya membela siapa, dan negara melegalkan itu. Hormati saja,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Boyke percaya, seorang Yusril sangat mengedepankan azas kebenaran dan moralitas dalam menangani perkara hukum. Dia meminta semua pihak lebih baik fokus kepada proses persidangan masalah kasus hukum Partai Demokrat ini.