Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

7 Fraksi Mangkir dari Rapat Interpelasi, PSI: Sudah Kenyang Ditraktir Anies, Malah Bolos Rapat!

7 Fraksi Mangkir dari Rapat Interpelasi, PSI: Sudah Kenyang Ditraktir Anies, Malah Bolos Rapat! Anies Baswedan | Kredit Foto: Twitter/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras ketidakhadiran 7 fraksi pendukung Anies Baswedan dalam rapat paripurna interpelasi Formula E yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Selasa (28/9/2021).

Adapun tujuh fraksi itu adalah, Fraksi Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Ketujuh fraksi ini memilih berdiri dibelakang Anies Baswedan, mereka menentangkeras interpelasi Formula E setelah dijamu makan malam di rumah dinas Gubernur DKI belum lama ini.

Baca Juga: Sampai Segitunya Banget PKS Bela Anies Baswedan: Apapun Keputusan Rapat Interpelasi Tidak Sah!

“Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,” ujar Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad kepada Populis.id, Selasa (28/9/2021).

Idris mengecam tindakan anggota DPRD DKI dari tujuh fraksi tersebut, dia menyebut mereka tak menghormati proses demokrasi. Menurut Idris seharusnya partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme.

“Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan ksatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan di tempat makan di luar sana. Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan,“ tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menilai sudah ada lobby politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi, sehingga rapat paripurna saja dikondisikan untuk diboikot.

“Kami mau tanya soal commitment fee triliunan Rupiah yang Pemprov keluarkan. Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan Rupiah uang rakyat,” katanya lagi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: