Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Asyik! Pimpinan Partai Ini Janjikan Duit Jatah Bulanan untuk Rakyat, Nominalnya...

Asyik! Pimpinan Partai Ini Janjikan Duit Jatah Bulanan untuk Rakyat, Nominalnya... Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A

Sekretaris FSBDSI Kota Bekasi, Purwadi justru khawatir, kehadiran Partai Buruh yang konon digerakkan sejumlah elemen buruh, menambah keterbelahan kekuatan buruh yang saat ini sudah tercerai-berai karena pimpinannya menjadi politisi di banyak partai politik. “Justru mengganggu peran di antara kaum buruh akan semakin besar terjadi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Purwadi memberikan contoh. Ketika ada kepentingan politik yang menyangkut sektoral industri. Misalnya, upah murah atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diamini politisi maupun Pemerintah. Sementara, aktivis buruh tetap berjuang di jalur ekstra parlemen alias demonstrasi.

“Niat baik membentuk Partai Buruh memang perlu mendapat apresiasi. Tetapi yang dikhawatirkan itu setelah pemilu. Ketika mereka yang duduk di parlemen tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi buruh,” terangnya.

Dikatakan, Partai Buruh bukan pendatang baru di dunia politik. Partai ini merupakan kontestan Pemilu 1999-2009. Setelah itu, absen di dua Pemilu. Purwadi menduga, absennya Partai Buruh di Pemilu 2014 dan 2019 karena tidak mampu bersaing dengan partai yang memiliki infrastruktur hingga akar rumput.

Karena itu, kata dia, FSBDSI tidak tertarik bergabung dengan Partai Buruh. Baginya, tidak efektif memperjuangkan kepentingan buruh melalui parpol yang sarat nuansa pragmatis. Selain itu, untuk bisa duduk di kursi parlemen ongkosnya sangat besar.

Melihat kenyataan tersebut, Purwadi menyarankan agar para buruh lebih baik berjuang di wadah organisasi perburuhan. Sebab, ruang gerak para aktivis buruh semakin luas untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan para anggota-anggotanya itu sendiri. “Partai buruh akan sulit berkembang dan menguasai parlemen atau pemegang kebijakan di pemerintahan,” tutupnya. 

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: