Cemooh Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Demokrat Ungkit Utang Negara yang Semakin Menggunung

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini mengalami pembengkakan biaya hingga Rp27 triliun.

Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, megaproyek itu digagas Presiden Joko Widodo tanpa adanya perhitungan yang matang, imbasnya ongkos proyek terus mengalami pembengkakan, dia lantas menyebut proyek kereta cepat semata-mata hanya untuk gagah-gagahan saja.

“Hitungan meleset jadi bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yang adalah bagian keuangan negara," kata Jansen di akun Twitternya dikutip Populis.id, Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Anak SBY Bicara Pembengkakan Ongkos Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Semoga Tidak Mangkrak

Tidak hanya itu, Jansen mengatakan kalaupun tuntas dikerjakan, proyek yang menelan anggaran fantastis ini belum tentu membawkeuntunganbuat negara.

"Kelarpun tidak ada jaminan untung!” tuturnya.

Jansen Sitindaon sadar bahwa serangan pendengung akan menghampirinya. Narasi serangan juga diyakini akan berkutat pada kasus Hambalang.

Namun demikian, dia mengaku tidak masalah. Apalagi dalam bayangannya, kerugian pembangunan kereta cepat akan jauh lebih tinggi dibanding proyek infrastruktur lainnya.

“Infrastruktur trap ini di depan mata kita semua. Jangan abaikan itu apalagi utang kita terus numpuk. Dan janjinya dulu tidak pakai APBN,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut menyoroti masalah proyek kereta cepat Jakarta - Bandungterkait membengkaknya biaya proyek alias cost overrun.

Dia meminta pemerintah serius menyikapi hal ini agar megaproyek itu semakin tidak bermasalah, Ibas mewanti-wanti, pembengkakan ongkos proyek ini bisa berimbas pada mandeknya proyek tersebut.

“Semoga tidak makin dalam dan mangkrak,” kata Iba lewat akun twitternya dikutip Senin (11/10/2021).

Adapun biaya proyek ini diperkirakan membengkak sekitar Rp27,74 triliun dari biaya awal Rp86,5 triliun menjadi Rp114,24 triliun.

Hingga Agustus 2021, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan sekitar 78,42 persen.

Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyarankan, Pemerintah melakukan audit pada proyek tersebut, dia curiga pembengkakan biaya itu disebabkan penyalahgunaan investasi

“Sebaiknya diaudit & dilakukan review menyeluruh. Jangan sampai ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak,” pintanya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, fiskal negara tidak bisa terus menerus dibebankan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). Tapi juga harus dihitung secara seksama timbal baliknya untuk BUMN.

Baca Juga: Terang Benderang! Latar Belakang Profesor Singapura Pemuji Jokowi Terbongkar, Rupanya...

“Fiskal Negara tdk bisa terlalu banyak hanya untuk PMN terus menerus. Juga harus dihitung cost & benefitnya untuk BUMN,” tukasnya.