Kejar Kekuatan Besar China, Para Pakar Desak Pemerintah India Gandeng Poros Ini

Delapan pakar strategis teratas India telah meminta pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi untuk bekerja dengan kekuatan regional seperti Turki dan Iran. Mereka menggambarkan tantangan yang ditimbulkan oleh China sebagai masalah paling signifikan dalam kebijakan keamanan eksternal negara itu dalam dekade mendatang

Dalam makalah kebijakan berjudul “India's Path to Power: Strategy in a World Adrift,” para pakar strategis termasuk mantan Penasihat Keamanan Nasional Shiv Shankar Menon dan mantan Menteri Luar Negeri Shyam Saran, mendesak pemerintah untuk menjauh dari beberapa kekhawatiran itu dengan Turki dan Iran demi keuntungan keseluruhan.

Baca Juga: AL Amerika, Jepang, Australia, dan India Gelar Latihan Bersama di Tengah Kebangkitan China

“Jika menyusun strategi geopolitik kontinental menyiratkan mengesampingkan beberapa kekhawatiran kami sebelumnya –katakanlah, hubungan Turki dengan Pakistan– maka kami harus siap untuk melakukannya,” kata makalah itu, yang dirilis oleh Center for Policy Research (CPR), think tank kebijakan publik terkemuka di India, melansir Anadolu Agency, Kamis (14/10/2021).

Kelompok ahli ini telah mulai menyusun makalah pada Mei 2020 dan setelah pertemuan secara berkala menyelesaikannya pada September 2021.

Kelompok tersebut, yang juga termasuk sejarawan terkenal seperti Sunil Khilnani dan Srinath Raghavan, selain ekonom top Ajit Ranade, meminta pemerintah untuk memulai pencarian rute darat yang lebih aktif ke Afghanistan dan Asia Tengah, melalui Iran dan mungkin Turki.

“Pencarian ini sangat penting tidak hanya untuk integrasi India dengan kawasan itu, tetapi juga untuk menyusun respons kontinental terhadap jejak strategis China yang tumbuh di Asia Tengah –sebuah tandingan penting bagi tindakan India dalam domain maritim,” kata para ahli.

Mempertahankan bahwa kemampuan India untuk mempertahankan pemerintahan demokrasi liberal di dalam negeri akan sangat penting dalam kemampuan dan kredibilitasnya untuk menempatkan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang bagi China.

Makalah kebijakan tersebut mengatakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia akan mempertahankan arti-penting dan signifikansinya sebagaimana dibuktikan oleh pembingkaian kompetisi AS-China saat ini.

Majoritarianisme melemahkan India

“Polarisasi politik dan mayoritarianisme akan menyebabkan India semakin berkurang –India yang mungkin berjuang untuk memenuhi tantangan dan peluang yang ada dalam dekade mendatang,” tulis para ahli, merujuk pada insiden kekerasan komunal yang dilaporkan dari berbagai bagian negara.

Tentang lingkungan India, surat kabar itu mengatakan ada bahaya India terisolasi di wilayah itu untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan.

Baca Juga: Mata Dunia Tertuju ke Taiwan, India Mulai Pasang Badan Ingat Perbatasannya dengan China

Para ahli mengatakan keterlibatan dengan Bangladesh sekarang sedang dirusak oleh sikap politik domestik, dan di Nepal, harapan bahwa warisan Hindu bersama akan membantu mengatasi kecemasannya yang kuat telah sepenuhnya ditipu.

“Jika tren mensubordinasikan kebijakan luar negeri ke tekanan politik domestik ini berlanjut, India akan menemukan dirinya lebih terisolasi dan tertantang daripada kapan pun sejak Kemerdekaan,” tulis surat kabar itu.

Para penulis juga menyerukan pengelolaan hubungan yang efektif dengan Pakistan dengan dimulainya kembali dialog, mempromosikan hubungan ekonomi dan budaya, dan menghidupkan kembali proses pembangunan kepercayaan.

“Keterlibatan terbatas dan peningkatan hubungan dengan India mungkin sesuai dengan kepentingan (Pakistan) mereka juga. Oleh karena itu, selama tujuan kebijakan kami terhadap Pakistan sederhana, dimulainya kembali dialog dan kebangkitan perdagangan, transportasi, dan hubungan lainnya secara bertahap layak untuk dilakukan,” kata surat kabar itu.

Tetapi para ahli memperingatkan bahwa pendekatan seperti itu tidak mungkin dipertahankan jika Pakistan tetap menjadi faktor domestik di India –terjalin dengan semakin menonjolnya politik komunal mayoritas.

Kepemimpinan politik harus membuat upaya sadar dan disengaja untuk menghindari menyerah pada godaan menggunakan hubungan dengan Pakistan untuk tujuan politik dalam negeri. Mereka mengatakan menghindari keterlibatan dengan Pakistan bahkan tidak membantu mengatasi masalah keamanan.

Menggunakan hubungan negara tetangga untuk membentuk wacana politik domestik lebih lanjut akan merugikan tujuan strategis negara.

“Penting bagi kita untuk mengakui dampak buruk dari faktor politik dan ideologi domestik yang mendorong kebijakan luar negeri kita. Kami telah melihat ini dalam hubungan kami dengan Pakistan dan, sampai batas tertentu, dengan Nepal dan Bangladesh. Tren ini perlu ditangkap dan dibalik,” kata kertas kebijakan.

Memblokir SAARC merugikan

Para ahli juga menyesalkan India karena menahan Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) dalam upaya untuk mengisolasi Pakistan. Hal ini menyebabkan kurang dari 7% dari keseluruhan perdagangan dan hanya 3% dari investasi yang berasal dari dalam kawasan.

“Jika New Delhi terus menolak SAARC, ada bahaya nyata bahwa negara lain mungkin tetap berkomitmen untuk itu dan bergerak maju tanpa India. Ini bisa membuka pintu bagi China untuk diundang bergabung dengan SAARC tanpa kehadiran India –sebuah perkembangan yang akan memperkuat penetrasi China di Asia Selatan.”

Baca Juga: Jalan Buntu Perundingan China dan India, Nasib Perbatasan Bisa Gawat...

Menyatakan bahwa sementara India akan dinilai sebagai mitra yang signifikan dalam menjaga keseimbangan di Asia, fase penahanan dan kerjasama AS dan China dalam beberapa masalah global akan membatasi kemampuan New Delhi untuk memanfaatkannya.

Mengingatkan bahwa pusat gravitasi ekonomi global sedang bergeser dari trans-Atlantik ke trans-Pasifik, penulis percaya bahwa perubahan dan transformasi geopolitik sarat dengan risiko serta ruang bagi negara-negara berkembang seperti India untuk memperluas otonomi strategis mereka.

Merekomendasikan India untuk bergabung kembali dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) –perjanjian perdagangan bebas di antara negara-negara Asia-Pasifik, dan mencari keanggotaan dalam Konferensi Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), para ahli mengatakan prospek kerja sama India-AS akan tetap ada. dibatasi oleh meningkatnya putaran ke dalam di kedua negara.