Tanggapi Fitnah Solihin Pure, Demokrat: Kok Sewot Kami Membantu Kemenkumham? Khawatir Kalah Telak?

Demokrat menanggapi komentar sinis berbalut fitnah dari Solihin Pure terkait kedatangan Partai Demokrat ke Kemenkumham untuk menyerahkan bukti dan dokumen pendukung terkait uji materiil AD/ART Partai Demokrat.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat menyatakan Partai Demokrat menyayangkan Solihin Pure malah ikut-ikutan memberikan komentar yang tidak berdasarkan fakta dan tidak mendidik. 

Baca Juga: Fakta Mengejutkan Soal Demokrat Kubu Moeldoko Diungkap Peserta KLB, Banyak Bukti...

"Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dan semoga tidak perlu kami jelaskan kembali, Demokrat ke Kemenkumham untuk menyerahkan berkas-berkas bukti dan dokumen yang kami rasa diperlukan oleh Pihak Kemenkumham dalam menghadapi Uji Materiil terkait AD/ART kami di Mahkamah Agung," bebernya dalam keterangan tertulis apda Selasa 19 Oktober 2021.

Lanjut Herzaky bahwa mengapa berkas itu di serahkan ke Kemenkumham, bukan ke Pengadilan, karena Kemenkumham adalah Pihak Termohon dalam uji materiil itu.

"Kami sendiri, sampai dengan saat ini bukan Pihak Termohon, meskipun yang diuji materiil adalah AD/ART Partai kami. Tentunya kami yang memiliki berkas-berkas lebih lengkap terkait uji materiil ini. Karena itu, kami serahkan semua ke Kemenkumham, untuk membantu Kemenkumham menghadapi uji materiil AD/ART kami di MA yang diajukan oleh Yusril mewakili orang yang membayarnya."

Herzaky menjelaskan ingin membantu Pihak Kemenkumham dalam uji materiil AD/ART Partai Demokrat.

"Mengapa ada yang sewot, ya? Apa mungkin karena khawatir bakal kalah telak dalam uji materiil di MA karena kami yang memiliki bukti dan dokumen pendukung yang sah dan lengkap, dan sekarang bukti dan dokumen itu sudah dimiliki oleh Kemenkumham selaku termohon?," paparnya.

Lanjut Herzaky ia mohon Solihin Pure itu tidak sembarangan memfitnah. "Kapan kami menuduh Pemerintah ikut terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat? Lalu, apa salahnya kami memiliki hubungan baik dengan Kemenkumham, selama di jalan kebenaran dan memperjuangkan keadilan serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku?," ujarnya.

Herzaky memberikan saran kalau berbicara di depan publik sebaiknya terukur dan berdasarkan fakta. Bukan malah sibuk menyebar fitnah dan menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya. 

"Kita sebagai politisi yang sering tampil di publik, harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Minimal dengan memberikan contoh punya tingkat literasi tinggi. Alias membaca dengan cermat dulu, sebelum berkomentar mengenai suatu hal, agar komentarnya tidak salah alamat," tutup Herzaky.