Pasal 282 Resmi Dicabut dari R-KUHP, Advokat Bebas dari Sandera saat Jalankan Profesi

Sementara itu Sekretaris Jenderal Peradi-SAI Patra M Zen menjelaskan bahwa kampanye anti kriminalisasi profesi advokat adalah bentuk dan wujud kepedulian organisasi advokat.

"Salah satu peran organisasi advokat yang utama yakni berkontribusi dalam pembentukkan perundang-undangan," jelas Patra.

Sebagai catatan, Pasal 282 R-KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta) advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang: mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; serta mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

"Dengan Dihapuskannya Pasal 282, Advokat tidak lagi Tersandera & Atau gampang di KRIMINALISASI dalam menjalankan Profesinya. Sekali lagi Ini adalah Sikap yang BIJAKSANA dari Pemerintah, menerima masukan- kajian dari Peradi SAI," tutupnya.