Survei SMRC: Sentimen Negatif Kondisi Penegakkan Hukum Meningkat dalam Masa Pemerintahan Jokowi

Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya peningkatan tren sentimen negatif terhadap kondisi penegakan hukum pada masa pemerintahan Jokowi.

"Pada September 2019, ada 15,1% masyarakat yang menilai buruk. Kemudian dua tahun berikutnya, September 2021, kami mencatat ada 24,8% yang menilai kondisi penegakan hukum kita buruk," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas dalam acara rilis hasil survei yang dilakukan secara daring, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: SMRC: 43,9% Masyarakat Puas terhadap Kinerja Pemerintah Tangani Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

"Jadi, sentimen publik selama dua tahun ini cenderung negatif," tambahnya.

Adapun jumlah responden yang menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia berada pada taraf baik dalam dua tahun terakhir ialah sebanyak 44,8%. Sementara, yang menilai sedang saja sebanyak 27,2% dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 3,1%.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga kondisi keamanan nasional relatif tinggi. Survei memperlihatkan sebanyak 61,3% responden menilai kondisi keamanan nasional selama masa Pemerintahan Jokowi cenderung baik.

Hanya sekitar 11,8% masyarakat yang menyatakan kondisi keamanan nasional buruk, 24,2% menilai sedang saja, dan 2,7% tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) pada 15-21 September 2021. Adapun nilai response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) adalah sebesar 981 responden atau sekitar 80% dari total responden. Sementara, nilai margin of error survei diperkirakan sekitar 3,19% pada tingkat kepercayaan 95%.