Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Harun Masiku Berkeliaran! Ada 'Kekuatan Besar' di Belakang KPK, Seret Partai Politik...

Harun Masiku Berkeliaran! Ada 'Kekuatan Besar' di Belakang KPK, Seret Partai Politik... Kredit Foto: Twitter/Riau1Official
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku belum juga ditangkap.

Pria yang menjadi dalang suap eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan itu hingga kini masih berkeliaran.

Baca Juga: KPK Gak Niat Tangkap Harun Masiku, ICW: Dia Tertangkap, Bisa-Bisa Menyeret.....

ICW menduga KPK di bawah Firli Bahuri enggan mengungkap kasus ini dengan serius. Sebab kasus ini ditangani dengan benar, maka Harun Masiku harusnya sudah ditangkap dan diproses secara hukum.

"Ada sejumlah indikator sebelum tiba pada kesimpulan ini," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021).

Kurnia menyebut di antaranya ketika Pimpinan KPK memiliki keinginan untuk memulangkan paksa penyidik perkara tersebut ke instansi asalnya, lalu gagalnya KPK saat ingin menyegel kantor PDIP, dan terakhir pemecatan sejumlah penyelidik dan penyidik yang selama ini menangani perkara tersebut melalui tes wawasan kebangsaan.

Dengan indikator tersebut, ICW menduga ada kekuatan besar yang menahan KPK untuk mengusut kasus ini, mengingat perkara suap ini melibatkan partai penguasa, PDI Perjuangan.

Terlebih belakangan, kasus ini dikaitkan dengan Sekjen PDI Perjuangan saat ini.

"Diduga kuat ada kekuatan besar yang melindungi mantan calon anggota legislatif tersebut. Hal ini menyusul indikasi adanya pejabat teras sebuah partai politik yang terlibat," kata Kurnia.

"Sederhananya, jika Harun tertangkap, maka besar kemungkinan pejabat teras partai politik tersebut akan turut terseret proses hukum," tegasnya.

Demi menyelesaikan kasus tersebut, Dewan Pengawas KPK diminta untuk gerak cepat memeriksa jajaran Pimpinan KPK.

"Dewan Pengawas harusnya segera memanggil Pimpinan KPK dan Deputi Penindakan untuk menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun. Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buronan tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: