Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers disela mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto menyatakan gugatan SK Menkumham terkait hasil Kongres kelima tahun 2020 oleh tiga mantan kader di PTUN merupakan akal-akalan belaka.
Pria yang akrab disapa BW itu menjelaskan aturan yang dipakai oleh Kemenkumham untuk mengesahkan hasil kongres kelima itu sudah jelas.
"Kalau aturan itu kemudian dipermasalahkan melalui persidangan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata BW di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (21/10).
Baca Juga: Demokrat Kritik Pedas Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Simak Isinya
BW menyebutkan jika para kader ingin mempersoalkan hasil kongres, seharusnya melalui mahkamah partai.
"Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Jadi, saya menggunakan istilah akal-akalan," kata dia.
Di sisi lain, Heru Widodo yang juga merupakan kuasa hukum Demokrat menjelaskan batas waktu pengajuan sengketa hasil kongres ialah selama 180 hari.
"Objeknya SK tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari," kata Heru.
Sebelumnya, tiga orang mantan kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat partai berlambang bintang mercy itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
Gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT dilayangkan lantaran ketiga kader tersebut menilai terpilihnya AHY sebagai ketua umum pada kongres ke-5 Partai Demokrat tidak sesuai dengan undang-undang partai politik.
Baca Juga: Ramai Deklarasi Capres 2024, Anies-Ganjar Sudah, Ridwan Kamil Nyusul Bentar Lagi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
