Kalau Dua Jenderal TNI Terpopuler Maju Jadi Capres 2024: Politik Elektoral Ini Tentu Tak Baik
Sejumlah warga mengikuti proses pemungutan suara susulan Pemilu serentak 2019 di TPS 242, Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/4/2019). KPU Kota Bekasi melaksanakan pemungutan suara susulan untuk pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Jawa Barat dan DPD di lima TPS pada Minggu (21/4/2019). | Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra membeberkan dampak apabila dua Jenderal TNI terpopuler maju menjadi capres dalam Pemilu 2024. Seperti diketahui, nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan KSAD Jendral Andika Perkasa masuk dalam survei Lembaga Poltracking Indonesia dengan elektabilitas sebesar 1.12 persen.
"Dampak bagi organisasi TNI tentunya pasti ada," ujar Ardi sebagaimana dikutip dari GenPI.co.
Baca Juga: Presiden Jokowi Masih Hitung-Hitung Nama Panglima TNI Baru: Pertimbangkan Situasi Politik 2024
Dirinya mengaku khawatir ada penyalahgunaan jabatan dalam mekanisme pemilihan langsung jika kedua sosok tersebut maju menjadi presiden.
"Dari aspek proses pemilu tentunya akan dikhawatirkan ada pengerahan orgnisasi TNI baik secara langsung maupun tidak dalam dukung-mendukung kontestan," ujar Ardi.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, kedua sosok tersebut memiliki suara massa yang cukup besar dan berpotensi mengerahkan dukungan dari pihak militer.
"Politik elektoral yang berasal dari mantan prajurit TNI ini tentunya tidak baik bagi TNI. Netralitas TNI (dan Polri) adalah suatu hal yang mutlak dalam proses pemilu," katanya.
Kendati demikian, dirinya mengakui bahwa Jendral Andika dan Gatot memiliki popularitas yang cukup baik saat mendapatkan jabatan strategis dalam militer Tanah Air. Meski begitu, menurut Ardi, kedua sosok tersebut harus bebas dari tuduhan terlibat pelanggaran HAM selama menjadi prajurit dan bebas dari isu korupsi.
"Perlu ada mekanisme penyaringan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu dengan melibatkan masyarakat secara luas," ujar Ardi.
Baca Juga: Andika Perkasa Panglima TNI 2021, Jokowi Bisa Untung Besar
Tidak hanya itu, dirinya juga menilai masyarakat patut turut serta memantau dan menilai apakah sosok-sosok dari klaster militer layak menjadi presiden.
"Mekanisme ini bisa dipakai untuk menentukan apakah para mantan prajurit TNI tersebut layak maju dalam kontestasi politik pilpres atau tidak," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
