Survei IDM : Kejagung Lewati KPK dan Polri Dalam Kinerja Penegakan Hukum

Selain itu, penilaian publik terhadap kejaksaan pada beberapa aspek pada umumnya cenderung positif atau lebih banyak yang menilai positif dibanding negatif ini konsisten dengan penilaian warga terhadap bagaimana Kejaksaan menangani kasus kasus kasus Korupsi besar dan kasus kasus di daerah. Sekitar 72,8 persen  responden menilai kasus-kasus di daerah ditangani oleh Kejaksaan secara serius dan profesional. 

Hanya 20,8% yang menilai sebaliknya dan 6,4% lainnya tak tahu atau tidak menjawab. Lebih lanjut dia menyebutkan, penilaian-penilaian ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan warga terhadap Kejaksaan dan menyikapinya dengan bijak dan menjadikannya masukan demi memperbaiki kinerja lembaganya di masa mendatang.

“Dan sejumlah langkah yang diambil pemerintah tampak lebih banyak menuai keyakinan daripada ketidakyakinan publik. Sikap tegas terhadap birokrasi yang korupsi, pengungkapan kasus- kasus korupsi besar dan tuntutan hukum yang berat bagi para koruptor oleh kejaksaan,” bebernya.

“Survei ini melibatkan 1.680 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar 2,4 persen dengan tingkat kepercayaan 95% survei dilakukan sejak 4 -16 Oktober 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, bahwa kinerja Kejagung pada periode ini sudah semakin membaik dalam melakukan penindakan hukum baik hukum pidana dan hukum pemberantasan korupsi.

“Saya melihat kinerja Kejagung sudah baik dimata publik, karena penindakan hukum pidana dan penindakan hukum korupsi sudah berjalan baik,” ujarnya.

Selain itu, kata Ujang banyak kasus korupsi yang telah dibongkar seperti mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin dan kasus korupsi Asabri patut diberikan apresiasi atas kinerja Kejagung.

“Bongkar kasus korupsi besar seperti Asabri, Jiwa sraya, Asabri, Alex Nurdin itu juga bagian dari langkah yang baik untuk Kejagung,” jelasnya.

Namun, terkait hal itu dia meminta Kejagung terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kejaksaan di daerah-daerah agar berjalan dalam mendukung langkah Kejagung.

“Harus ada evaluasi bagi kejaksaan di daerah-daerah agar berjalan dalam penegakan hukum untuk mendukung Kejagung,” jelasnya.